Haldis Desy R

    FOLLOW  

Perlukah Adanya Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara?

Politik | Tuesday, 30 May 2023, 18:48 WIB

Konstitusi adalah kumpulan prinsip dasar atau presiden yang ditetapkan yang merupakan dasar hukum dari suatu pemerintahan, organisasi atau jenis entitas lain dan umumnya menentukan bagaimana entitas itu akan diatur. Dalam beberapa kasus, seperti Amerika Serikat, konstitusi adalah dokumen tertulis tertentu. Di tempat lain, seperti Inggris, itu adalah kumpulan dokumen, undang-undang, dan praktik tradisional yang diterima secara umum sebagai masalah politik yang mengatur. Negara-negara yang memiliki konstitusi tertulis mungkin juga memiliki kumpulan praktik tradisional atau kebiasaan yang mungkin atau mungkin tidak dianggap sebagai kedudukan konstitusional. Hampir setiap negara mengklaim memiliki konstitusi, tetapi tidak setiap pemerintah menjalankan dirinya secara konstitusional secara konsisten.

Dalam arti yang luas, konstitusi adalah badan aturan yang mengatur urusan kelompok yang terorganisir. Parlemen, jemaat gereja, klub sosial, atau serikat pekerja dapat beroperasi berdasarkan persyaratan dokumen tertulis resmi yang diberi label konstitusi. Tidak semua aturan organisasi ada dalam konstitusi; banyak aturan lain (misalnya, peraturan dan kebiasaan) juga ada. Menurut definisi aturan yang dijabarkan dalam konstitusi dianggap mendasar, dalam arti bahwa, sampai diubah menurut prosedur yang tepat, semua aturan lain harus sesuai dengannya. Dengan demikian, pimpinan suatu organisasi dapat diwajibkan untuk menyatakan usul yang tidak beres jika bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi. Tersirat dalam konsep konstitusi adalah gagasan tentang “hukum yang lebih tinggi” yang lebih diutamakan daripada semua undang-undang lainnya.

Konstitusi juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya konstitusi dapat menyatakan dan menetapkan hak dan kewajiban warga negara. Sebagian besar konstitusi mencakup deklarasi hak-hak dasar yang berlaku bagi warga negara. Paling tidak, ini akan mencakup kebebasan sipil dasar yang diperlukan untuk masyarakat yang terbuka dan demokratis (misalnya kebebasan berpikir, berbicara, berserikat dan berkumpul; proses hukum yang semestinya dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang atau hukuman yang melanggar hukum). Banyak konstitusi melampaui minimum ini untuk memasukkan hak sosial, ekonomi dan budaya atau hak kolektif khusus komunitas minoritas. Dan beberapa hak dapat berlaku baik bagi warga negara maupun bukan warga negara, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan atau kekerasan fisik.

Setiap komunitas politik, dan dengan demikian setiap negara, memiliki konstitusi, setidaknya sejauh ia mengoperasikan lembaga-lembaga pentingnya menurut beberapa aturan fundamental. Dengan konsepsi istilah ini, satu-satunya alternatif konstitusi yang dapat dibayangkan adalah kondisi anarki. Namun demikian, bentuk konstitusi dapat sangat bervariasi. Konstitusi dapat tertulis atau tidak tertulis, dikodifikasi atau tidak dikodifikasi, dan kompleks atau sederhana, dan mereka dapat memberikan pola pemerintahan yang sangat berbeda. Dalam monarki konstitusional, misalnya, kekuasaan kedaulatan dibatasi oleh konstitusi, sedangkan dalam monarki absolut kedaulatan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Sebuah konstitusi dapat melakukan lebih dari sekadar mendefinisikan otoritas yang diberi kekuasaan untuk memerintah. Hal tersebut juga dapat membatasi kekuasaan-kekuasaan itu untuk mengamankan terhadap mereka hak-hak fundamental tertentu dari orang atau kelompok

Peran konstitusi adalah untuk memberikan ruang bagi pemerintahan yang baik, sekaligus membatasi kekuasaan gubernur. Doktrin pemisahan kekuasaan, yang melibatkan sistem checks and balances, merupakan dasar konstitusionalisme liberal. Sistem checks and balances dimulai dengan pemisahan melalui konstitusi kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Namun, itu jauh lebih jauh.

Hal ini beroperasi juga di setiap cabang negara, dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah negara bagian dan federal dan pembagian kekuasaan antara negara, lembaga lain serta individu dalam masyarakat. Dalam lingkup legislatif, kekuasaan didistribusikan di antara bagian-bagian komponen parlemen (Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Gubernur Jenderal). Kekuatan setiap Rumah tersebar di antara banyak anggotanya. Mayoritas diperlukan agar DPR dapat bertindak. Setiap House memiliki konstituen yang berbeda dan/atau dipilih pada interval periodik dan oleh karena itu dibatasi oleh kebutuhan untuk tanggap terhadap pemilih.

Konstitusi memainkan sejumlah peran dalam masyarakat kita saat ini. Mari kita lihat dua yang paling penting. Pertama, Konstitusi berfungsi sebagai “buku aturan” bagi pemerintah kita. Ini menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan pemerintah. Kami telah melihat ini baru-baru ini dalam kasus Mahkamah Agung tentang apakah "Obamacare" dapat dibenarkan berdasarkan Klausul Perdagangan Konstitusi.

Kedua, Konstitusi berfungsi sebagai seperangkat cita-cita yang harus dihayati oleh masyarakat kita. Orang-orang di semua sisi debat politik mencoba menggunakan cita-cita konstitusional untuk mempertahankan argumen mereka. Misalnya, Tea Party menggunakan gagasan pemerintahan terbatas untuk mempromosikan pengurangan ukuran pemerintahan sementara aktivis hak-hak kaum lgbtq menggunakan gagasan perlindungan yang sama dan kebebasan pribadi untuk mendorong tujuan mereka.

Konstitusi menjadi kunci dalam mengarungi berbagai sengketa politik tersebut, baik menyangkut perlindungan atau pembatasan hak politik maupun dalam pelaksanaan kekuasaan politik oleh pemerintah. Konstitusi adalah dokumen politik yang memberikan legitimasi kepada pemerintah AS, dan dalam perselisihan politik ini, Konstitusi sendiri cenderung menjadi wasit terakhir. Namun, pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan tradisi dalam membaca UUD dan menerapkan prinsip-prinsipnya pada isu-isu kontemporer.

Dalam kesimpulannya, peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting. Konstitusi menjadi landasan bagi negara dalam menjalankan tugasnya dan memastikan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, konstitusi harus dijaga agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga negara dapat terus berkembang dan maju. Konstitusi yang baik akan memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa negara berjalan dengan baik.