naura annisa

Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Mencapai SDGS

Eduaksi | 2023-05-30 07:39:40

Sebagaimana mestinya bahwa Pembangunan berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS) merupakan agenda global yang menjadi fokus utama bagi banyak negara di seluruh dunia. Agenda ini mencakup tujuan-tujuan yang mencakup berbagai aspek seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang semuanya berhubungan dengan keberlanjutan dan kesejahteraan manusia. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS telah menjadi perhatian penting di berbagai negara di dunia.

i Indonesia, pemberdayaan masyarakat telah menjadi strategi penting dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS. Namun, masih banyak tantangan dalam mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat ini, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Maka dari itu, penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna mengidentifikasi peran masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi praktis untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia.

Pembangunan berkelanjutan merujuk pada suatu pendekatan dalam pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampian generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan adalah integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu kerangka kerja yang digunakan secara global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS). SDGS adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 untuk mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi oleh dunia, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan.

Definisi pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup, dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan juga bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi ketimpangan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan praktik-produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Referensi yang mendukung konsep ini antara lain Brundtland Commission Report (1987) dan United Nations Sustainable Development Knowledge Platform.

Sustainable Development Goals (SDGS) adalah serangkaian 17 tujuan dan 169 target yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGS mencakup berbagai isu pembangunan yang saling terkait, termasuk pengentasan kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, kesetaraan gender, akses air bersih, energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta perlindungan lingkungan. Tujuan dari SDGS adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, melindungi bumi kita, dan memastikan bahwa semua orang dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Referensi yang mendukung SDGS meliputi United Nations Sustainable Development Knowledge Platform dan laporan tahunan PBB mengenai kemajuan SDGS.

Pembangunan berkelanjutan dan SDGS saling terkait dan mendukung satu sama lain. SDGS memberikan kerangka kerja yang konkret untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menetapkan tujuan-tujuan yang spesifik yang perlu dicapai oleh negara-negara di seluruh dunia. SDGS mempromosikan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang merupakan prinsip utama pembangunan

Pemberdayaan masyarakat merujuk pada proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekadar memberikan bantuan atau sumber daya kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program yang mempengaruhi kehidupan mereka. Salah satu teori yang mendukung konsep pemberdayaan masyarakat adalah teori pemberdayaan sosial yang dikemukakan oleh Julian Rappaport. Teori ini menekankan pentingnya memberikan akses pada sumber daya, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan kemandirian individu dan kelompok. Selain itu, teori partisipasi sosial juga mendukung konsep pemberdayaan masyarakat dengan menggarisbawahi perlunya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri, dan mampu mengatasi permasalahan sosial. Salah satu teori yang mendukung tujuan ini adalah teori kapasitas manusia yang dikemukakan oleh Robert Chambers. Teori ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang ada. Dengan meningkatkan kapasitas tersebut, masyarakat diharapkan dapat mencapai kemakmuran, keadilan sosial, dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Selain itu, teori keadilan sosial juga mendukung tujuan pemberdayaan masyarakat dengan menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada prinsip kesetaraan, inklusi, partisipasi, dan keberlanjutan. Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proses pemberdayaan. Prinsip inklusi menekankan pentingnya melibatkan semua segmen masyarakat, termasuk yang paling terpinggirkan atau rentan, dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya. Prinsip partisipasi menekankan perlunya melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan. Prinsip keberlanjutan menegaskan bahwa upaya pemberdayaan harus berkelanjutan dan dapat berlanjut setelah program berakhir. Teori transformasi sosial juga mendukung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dengan menggarisbawahi pentingnya mengubah struktur sosial yang tidak adil dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan memiliki peran yang penting dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS). Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan memastikan keberlanjutan hasil-hasilnya. Salah satu teori yang mendukung pentingnya partisipasi adalah teori partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein. Teori ini menggambarkan partisipasi sebagai suatu tangga yang mencakup berbagai tingkatan partisipasi, mulai dari partisipasi pasif hingga partisipasi aktif dan penuh. Teori ini menekankan pentingnya memberikan akses pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjadi bagian yang berperan dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS. Pemberdayaan masyarakat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan masyarakat yang berdaya, memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri, dan mampu mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu teori yang mendukung hubungan ini adalah teori kesinambungan sosial yang dikemukakan oleh Garry Brewer dan Colin Higgins. Teori ini menekankan pentingnya membangun kesinambungan dalam tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait keberlanjutan. Pemberdayaan masyarakat juga terkait dengan pencapaian SDGS, karena tujuan-tujuan SDGS membutuhkan partisipasi aktif dan kemandirian masyarakat untuk mencapai perubahan positif dalam berbagai bidang, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup.

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS adalah menciptakan masyarakat yang berdaya, inklusif, dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kontrol kepada masyarakat atas kehidupan mereka sendiri, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan. Salah satu teori yang mendukung tujuan ini adalah teori pemberdayaan komunitas yang dikemukakan oleh David Perkins dan Jim Zimmerman. Teori ini menekankan pentingnya membangun kapasitas masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan manfaat bagi individu dan kelompok dalam mencapai kemandirian, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS dengan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

1. Kondisi Pemberdayaan Masyarakat pada Saat Ini:

Berdasarkan data sekunder yang ditemukan, kondisi pemberdayaan masyarakat pada saat ini masih memiliki tantangan yang perlu diatasi. Meskipun terdapat upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Banyak masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan juga menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kondisi pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Pencapaian SDGS:

Data sekunder menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS masih bervariasi. Terdapat kelompok masyarakat yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pemberdayaan. Namun, masih terdapat pula kelompok masyarakat yang kurang terlibat dan hanya menjadi objek penerima bantuan atau program. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung berdampak positif terhadap keberhasilan program pemberdayaan dan pencapaian SDGS. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahapan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan partisipasi di antara kelompok masyarakat.

3. Hubungan Antara Pemberdayaan Masyarakat dengan Pembangunan Berkelanjutan dan Pencapaian SDGS:

Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan, terlihat jelas hubungan positif antara pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS. Pemberdayaan masyarakat membantu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan memberdayakan masyarakat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menciptakan dampak yang berkelanjutan, dan mencapai target-target SDGS. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga penting dalam menjamin keberlanjutan hasil-hasil pembangunan dan pemenuhan tujuan-tujuan SDGS.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Pencapaian SDGS:

Data sekunder menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS. Salah satu faktor penting adalah akses terhadap sumber daya, termasuk akses terhadap pendidikan, keterampilan, modal

Berdasarkan pendahuluan hingga pembahasan yang telah diuraikan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat memainkan peran yang krusial dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS). Kondisi pemberdayaan masyarakat saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan partisipasi aktif. Namun, partisipasi masyarakat yang tinggi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan telah terbukti berkontribusi positif terhadap keberhasilan program pemberdayaan dan pencapaian tujuan-tujuan SDGS. Terdapat hubungan yang kuat antara pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan pencapaian SDGS, di mana pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang berdaya, inklusif, dan berkelanjutan. Faktor-faktor seperti akses terhadap sumber daya, pendidikan, keterampilan, dan partisipasi aktif mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya terus mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan akses serta keterampilan mereka akan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan SDGS yang berhasil.

Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai SDGS, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, pelatihan, dan modal bagi masyarakat yang terpinggirkan atau rentan. Kedua, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan kebijakan publik. Ketiga, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta untuk memberikan dukungan dan bantuan yang memadai bagi pemberdayaan masyarakat. Keempat, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, dengan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Implikasi kebijakan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pentingnya merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai SDGS. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat kerangka kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, serta memberikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan publik. Dalam konteks ini, diperlukan alokasi sumber daya yang memadai untuk pendidikan, pelatihan, dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat. Selain itu, implementasi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan harus diprioritaskan, dengan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implikasi kebijakan ini dapat menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan SDGS.