Vivi Nurwida
Kemiskinan Ekstrem Membuat Stunting Makin Genting!
Politik | Saturday, 28 Jan 2023, 20:19 WIBMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa permasalahan stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lain sebagainya. Lebih lanjut, ia menyebutkan stunting beririsan dengan kemiskinan hingga 60 persen.
Oleh karena itu, menurutnya, menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem dan stunting ini, harus dilakukan secara "keroyokan" oleh banyak pihak. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya serius melalui intervensi spesifik, juga intervensi sensitif.
Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan oleh Kementrian Kesehatan. Sementara itu, intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung untuk mempercepat penurunan stunting, seperti MCK, penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi oleh Kementerian PURP dan lainnya.
Muhadjir menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menargetkan masalah kemiskinan ekstrem nasional di tahun 2024 menjadi 0 persen, dan masalah stunting turun menjadi 14 persen. Ia optimis, jika semua langkah diatas dilakukan akan menyelesaikan masalah kemiskinan dan stunting. Ia juga menghimbau agar daerah bisa mengoptimalkan potensinya untuk pendanaan masalah ini, misalnya Sumbawa sebagai salah satu kabupaten termiskin dan dengan angka stunting yang tinggi bisa mengoptimalkan potensi baharinya (dilansir dari republika.co.id, 14-01-2023)
Penanganan kemiskinan ekstrem dan masalah stunting masih menjadi skala prioritas yang dilakukan oleh pemerintah. Meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani dua persoalan ini, rupanya tidak memberikan kemajuan yang cukup berarti. Masyarakat masih saja dihantui kemiskinan dan stunting, lantas apa yang menyebabkan dua kasus ini sulit untuk terselesaikan?
Buah Penerapan Sistem Kapitalisme
Sudah bukan rahasia lagi, kemiskinan adalah persoalan yang senantiasa menghantui penduduk negeri ini. Hal ini terjadi akibat penerapan sistem ekonomi Kapitalisme yang diterapkan saat ini. Sistem ini menafikan peran agama dalam mengatur kehidupan dan negara. Padahal, yang paling tahu apa yang terbaik bagi manusia adalah Sang Pencipta, tiada lain tiada bukan adalah Allah SWT.
Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, Sumber Daya Alam yang bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat seperti tambang emas, batu bara, minyak, dan sebagainya, justru dikuasai oleh asing. Alhasil, rakyat semakin terbebani dengan biaya hidup yang mahal.
Selain itu, program yang digalang oleh pemerintah juga tidak berdiri sendiri. Pemerintah menggandeng swasta dengan berbagai dalih, agar program yang dilakukan dapat berjalan lancar. Namun, jika menggandeng swasta, program yang dikerjakan justru menjadi bisnis, swasta ini yang akan mendapatkan keuntungan, sedangkan masyarakat tidak. Hal ini, mustahil menyelesaikan masalah yang ada.
Islam Solusi Nyata
Program pemerintah bisa jadi adalah program yang bagus. Namun, karena kebijakan yang dilakukan berorientasi pada kepentingan pengusaha, justru malah menjadikan program yang dikerjakan mandul.
Diperlukan sebuah sistem ekonomi pengganti untuk menuntaskan masalah kemiskinan dan stunting yang makin genting ini. Sistem itu tiada lain dan tiada bukan adalah sistem ekonomi Islam.
Berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalisme yang membebaskan kepemilikan, sistem Islam memberikan pembatasan kepemilikan dengan menjadinya menjadi tiga, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
Dalam kepemilikan individu, ia boleh memiliki harta sesuai tuntunan syariat seperti dengan bekerja, mendapatkan warisan, hadiah, hibah, dan sebagainya.
Kepemilikan umum adalah aset milik rakyat, yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat, tidak boleh dimonopoli atau diprivatisasi. Rasulullah bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Diantara kepemilikan itu yaitu air, listrik, danau, jalan raya, tambang melimpah (emas, batu bara, minyak bumi), hutan, dan sebagainya.
Sedangkan kepemilikan negara meliputi harta-harya yang pengelolaannya diwakilkan oleh Khalifah sebagai kepala negara, seperti: ghanimah (harta rampasan perang), harta orang murtad, kharaj, jizyah, dan lain sebaginya.
Dengan pengelolaan ekonomi berdasarkan syariat Islam, perekonomian di sektor rill akan berkembang. Negara juga akan memudahkan kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga berupa sandang, pangan dan papan yang layak, juga menjamin kebutuhan pokok publik seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan yang berkualitas dan terjangkau, bahkan gratis. Dengan pengelolaan ala sistem Islam, kemiskinan akan berkurang, masalah stunting akan tertangani.
Sudah semestinya, persoalan stunting ini ditangani dengan paradigma sistem ekonomi Islam, yang hanya bisa dijalankan ketika sistem politik yang diterapkan adalah sistem politik Islam, yang menerapkan Islam dalam aspek kehidupan. Dengan sistem ini masyarakat yang sejahtera, anak-anak sehat, tercukupi gizinya dan menjadi generasi tangguh dan berkualitas, siap menjadi pemimpin masa depan.
Wallahu a'lam bisshowab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
