Gili Argenti

    FOLLOW  

Karakterisitik Harus Dimiliki Partai Politik

Politik | Tuesday, 24 Jan 2023, 07:19 WIB

Kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi memiliki kedudukan sangat penting, eksistensinya menjadi salah satu pilar sistem demokrasi modern, bahkan partai politik dalam konstitusi kita menjadi satu-satunya pintu bagi regenerasi kepemimpinan nasional, pasangan capres-cawapres akan turut berkontestasi elektoral harus diusung oleh partai politik atau gabungan (koalisi) partai politik.

Jadi dapat dikatakan peran partai politik menentukan sukses atau tidaknya pembangunan demokrasi di sebuah negara, menjadi kebutuhan kita semua agar sistem demokrasi harus mampu melahirkan partai sebagai institusi politik memiliki integritas tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melihat sejauh mana partai politik mempunyai kemampuan mengabdikan dirinya buat kepentingan masyarakat, cara sederhananya kita menggunakan tiga karakteristik harus dimiliki partai po

Secara teoritik partai politik memiliki tiga karakteristik utama, yaitu organisasi jangka panjang, memiliki struktur organiasasi dari pusat sampai daerah, dan memiliki tujuan berkuasa lewat dukungan publik di dalam pemilu (Firmanzah, 2011).

Organisasi Jangka Panjang

Organisasi jangka panjang maksudnya eksistenasi partai politik itu tidak hanya menjelang kontestasi elektoral saja, tetapi hadir setiap waktu memberikan advokasi dan pemberdayaan ditengah-tengah masyarakat, ada atau tidak ada pemilu kehadiran partai itu betul-betul harus dirasakan manfaatnya.

Partai politik tidak hanya dirasakan kehadirannya menjelang pemilu dengan berderetnya bendera partai dipinggir jalan, atau semaraknya ruang publik oleh poster serta baliho para pemimpin partai dari berukuran kecil sampai besar menghiasi sudut-sudut kota. Kehadiran partai politik sejatinya diukur dari kerja-kerja politik riil mereka dilapangan bukan dari kehadiran bersifat simbolis semata.

Kita bisa menjadikan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) di Turki sebagai salah satu model partai memiliki karakter organisasi jangka panjang. Setiap kader AKP yang terpilih menjadi anggota legislatif, pasca pelantikan atau satu hari setelah menjadi wakil rakyat, mereka langsung bekerja turun ke masyarakat, partai menginstruksikan semua anggota legislatif menyerap aspirasi dari akar rumput untuk diperjuangkan di lembaga parlemen. Aktifitas komunikasi politik ini dilakukan terus menerus, membangun kepercayaan antara anggota legislatif dengan masyarakat diwakilinya (Soekanto, 2016)

Uniknya kebiasaan kader AKP turun ke akar rumput tidak hanya menjelang pemilu saja, tetapi aktifitas secara kontinuitas dilakukan, bahkan untuk menunjang kerja politik para kadernya, kantor partai dari pusat sampai daerah buka selama 24 jam, pintu kantor AKP tidak pernah tutup, selalu terbuka bagi setiap aspirasi dari masyarakat Turki. Itulah salah satu bentuk dari karakteristik organisasi bersifat jangka panjang.

Struktur Organiasasi Berjenjang

Fungsi politik kader partai melakukan advokasi dan pemberdayaan pada masyarakat akan berhasil kalau mereka ditunjang struktur organisasi kepartaian berjenjang, tujuannya agar aspirasi arus bawah mudah tersampaikan ke pusat kekuasaan, atau sebaliknya setiap kebijakan pemerintah pusat mudah tersosialisasikan secara merata ke semua segmentasi masyarakat.

Tentunya struktur organisasi partai politik dari pusat ke daerah, bukan alat justifikasi pengurus pusat melakukan hegemoni atau dominasi politik ke kader partai di daerah, sehingga kebebasan pengelolaan partai di tingkat daerah sepenuhnya disetir oleh elit nasional. Demokrasi kepartaian sejatinya memberikan kesempatan kader partai di daerah mengembangkan potensi politik dimiliki, berdasarkan karakteristik lokalitas bersifat unik dan kontekstual.

Kepengurusan pusat partai harus memberikan kebebasan sepenuhnya kader di daerah dalam menerjemahkan visi, misi, dan platform partai berdasarkan konteks atau kekhasan daerahnya masing-masing, itu di maksud desentralisasi demokrasi kepartaian.

Pengurus partai daerah juga memiliki keberanian menyampaikan aspirasi masyarakat daerah, ketika terdapat kebijakan dari pemerintah pusat, meskipun kepengurusan pusat partai terlibat dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan, disebabkan etika partai politik masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Pengurus partai daerah harus memaksimalkan fungsi politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat tingkat lokal.

Kepengurusan pusat diharapkan tidak alergi masukan dan kritikan berasal dari daerah, keberhasilan dalam mengelola perbedaan mencerminkan keberhasilan partai berdemokrasi dari dalam, atau sebaliknya kegagapan mengelola perbedaan bentuk dari kegagalan berdemokrasi, artinya partai tersebut belum layak menjadi partai penguasa (the ruling party) harus terbiasa dihadapkan perbedaan mengelola negara, didalamnya berisi beragam komponen masyarakat sangat prural memiliki perbedaan orientasi ideologi.

Tujuan Berkuasa Melalui Pemilu

Fungsi utama pendirian partai politik adalah menjadi penguasa atau memimpin, setiap partai politik didirikan tujuannya ke arah sana, tentu makna berkuasa itu bukan kesempatan mengakumulasi kekayaan atau kapital. Tetapi melakukan perubahan besar ditengah-tengah masyarakat agar kehidupan menjadi lebih baik, ingat perubahan cepat dan terstruktur hanya bisa dilakukan melalui politik, melalui jalan lain memang bisa, tetapi membutuhkan waktu sangat lama, berbeda dengan kekuasaan politik bisa berdampak cepat, sistemik, dan massif.

Partai politik ketika berkontestasi elektoral diharapkan menggunakan strategi politik cerdas, jujur, dan beretika. Tidak boleh menggunakan cara curang, licik, dan culas dalam meraih kekuasaan, apalagi menebarkan fitnah, kebencian, dan kebohongan menjatuhkan rival politiknya, kemenangan politik itu diraih secara bermartabat dan sportifitas.

Mekanisme pemilu menjadi satu-satunya cara legal dan konstitusional bisa ditempuh partai politik untuk berkuasa, tidak boleh menggunakan kekerasan (revolusi) menggulingkan pemerintahan sah sebagai jalan menjadi penguasa baru.

Itulah tiga karakteristik utama harus dimiliki partai politik dalam mewujudkan kehidupan demokrasi berkualitas, sehingga subtansi berdemokrasi bisa diraih bukan sebatas prosedural semata.

Referensi

1. Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik : Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia).

2. Soekanto, Sitaremsi. 2016. Strategi Pemenangan Pemilu : AKP di Turki Dan PKS di Indonesia (Jakarta : Universitas Indonesia Press).