Dhevy Hakim

Indonesia Maju di Tahun 2023, Mampukah Terwujud?

Edukasi | 2023-01-18 01:00:16

Indonesia Maju di Tahun 2023, Mampukah Terwujud?

Oleh: Dhevy Hakim

Tahun baru, semangat baru. Doa dan harapan tak ketinggalan terucap supaya terwujud di tahun 2023 ini. Baik doa dan harapan kebaikan yang sifatnya individual maupun doa dan harapan yang sifatnya luas untuk tercinta ini.

Presiden Jokowi di awal tahun baru ini melalui akun Twitternya mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyongsong harapan dan peluang yang baru di 2023 untuk menuju Indonesia yang maju. (https://m.mediaindonesia.com/humaniora/548159/jokowi-menatap-2023-dengan-tekad-membawa-indonesia-melangkah-maju : 1 Januari 2023)

Beliau mengajak masyarakat Indonesia untuk menutup lembaran tahun 2022 dan membuka lembaran tahun baru untuk mewujudkan kondisi Indonesia bertambah maju. Kesulitan di tahun 2022 yang mampu dilalui seperti masa pandemi dan ancaman resesi bahkan mampu membuat perekonomian tumbuh positif, presidensi G20 berjalan baik, situasi politik dan keamanan kondusif, pembangunan berjalan sesuai rencana menjadi bukti bahwa Indonesia mampu selangkah lebih maju.

Namun, benarkah demikian? Benarkah Indonesia akan mampu selangkah lebih maju di tahun 2023?

Terganjal Megaproyek Kapitalis

Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa pelajaran di masa lalu mampu menentukan keberhasilan di masa mendatang.

Ya, lembaran di tahun 2022 boleh saja ditutup tapi bukan berarti ditinggalkan begitu saja. Ada banyak pelajaran yang semestinya mampu dipetik hingga menjadi catatan penting sehingga di tahun 2023 tidak akan terjerumus pada kesalahan yang sama.

Bila menelisik peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2022, sejatinya masih banyak catatan yang harusnya dikasih warna merah. Sebut saja dalam masalah penegakan hukum, tindak pidana, ekonomi, pendidikan, sosial bahkan nasib generasi penerus bangsa ini.

Dalam hal penegakan hukum dan tindak kriminal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan jumlah kejahatan tindak pidana narkoba sebanyak 39.709 perkara sedangkan dari BNN telah berhasil menyita 19 ton sabu-sabu dan satu ton ganja di sepanjang tahun 2022. Angka kejahatan pun naik hingga 73 persen. Kejakgung tangani korupsi yang merugikan negara sebesar Rp3.309 triliun sepanjang 2022. (republika.co.id, 01/01/2023)

Belum lagi catatan penting dalam masalah ekonomi seperti PHK, pengangguran, harga bahan pokok terus naik, kelangkaan minyak goreng, beras impor dst.

Mirisnya lagi kian hari kualitas generasi muda semakin turun. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup mereka yang semakin hedonis, permisif, dan pergaulan bebas. Terbaru ratusan pelajar di Ponorogo mengajukan dispensasi nikah dikarenakan hamil duluan.

Dari sedikit catatan tersebut sejatinya menunjukkan kondisi Indonesia hingga tahun 2022 masih ada banyak persoalan yang belum terselesaikan dengan tuntas.

Jikalau bapak presiden menyampaikan optimisnya dengan melihat keberhasilan melewati pandemi ataupun tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang positif, hal ini tentu patut ditinjau ulang kembali. Kenapa?

Karena pandemi berlalu dikarenakan waktunya yang terus berlalu, nyatanya pandemi telah nyata menelan banyak korban tercatat 161ribu jiwa meninggal dunia. Belum lagi terjadi lonjakan angka beberapa kali menunjukkan lamban dan lemahnya penanganan pandemi covid-19.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi ke arah positif sejatinya hanya menunjukkan perhitungan kalkulasi angka-angka saja. Riilnya tentu apa yang terjadi di masyarakat dan yang dirasakan. Nyatanya masyarakat masih mengeluhkan kesusahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Jika lebih lanjut diuraikan maka carut marutnya persoalan dikarenakan negeri ini tanpa sadar telah masuk pada jeratan skenario kapitalis. G20 yang diagung-agungkan justru telah menyeret Indonesia untuk diobral habis-habisan kepada investor asing.

Kapitalisme sebagai ideologi yang berpondasikan sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan telah mengancurkan segala aspek kehidupan sehancur-hancurnya.

Terlebih dengan politik demokrasi yang dipakainya dimana selalu melibatkan para pemilik modal menjadikan segala kebijakan yang diambil pada akhirnya hanya berpihak pada mereka para pengusaha, pemilik modal, maupun para oligarki.

Urusan rakyat menjadi nomor sekian, bahkan seolah menutup mata jika rakyat terdzolimi, kondisi generasi semakin rusak dan negara bahkan telah tergadaikan.

Harapan Maju di Tangan Islam

Berbeda dengan kapitalisme, islam tentu memiliki pandangan yang tersendiri. Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna pasti akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, tidak hanya maju bahkan mampu menjadi pemimpin peradaban.

Islam tidak mengenal sekulerisme, justru di dalam konsep sistem Islam seluruh sendi kehidupan harus disesuaikan dengan syariat Islam bukan aturan manusia. Dari sinilah Islam akan mengatur persoalan ekonomi sesuai Islam, penegakan hukumnya, pendidikan dsb.

Islam juga tidak mengenal demokrasi, sehingga tidak ada yang namanya politik transaksional antara penguasa dengan pengusaha.

Ketaqwaan yang dibangun dalam sistem Islam akan menjaga setiap individu, masyarakat bahkan penguasa berlomba-lomba dalam kebaikan bukan berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan.

Oleh karenanya hanya dengan Islam lah harapan menjadi negeri yang maju bahkan mampu memimpin dunia akan terwujud. Kaum muslimin tidak boleh meragukannya karena Islam dalam institusi pemerintahan telah diterapkan selama 13 abad lamanya. Sebaliknya selama dalam genggaman kapitalisme harapan untuk memperbaiki kondisi sangatlah sulit, maju pun hanya kemajuan semu saja.

Wallahu a'lam.