NUR AINIS

    FOLLOW  

Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah dalam kebijakan fiskal

Edukasi | Thursday, 08 Dec 2022, 13:04 WIB

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah suatu bagian dari kebijakan fiskal, yaitu salah satu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian yang dilakukan dengan cara menentukan besarn penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada setiap tahunnya, yang telah tercatat dalam sebuah dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Untuk itu tujuan dari kebijakan fiskal ini ialah untuk menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan untuk memacu atau mendorong suatu pertumbuhan ekonomi.

pengeluaran pemerintah memiliki selalu meningkat dari tahun ke tahun di negara sedang berkembang. Kondisi ini tercermin dalam RAPBN tahun 2017, pemerintah telah menargetkan pendapatan disuatu negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun. Dari angka tersebut, pendapatan pemerintah masih mengandalkan pemasukan dari pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai sebesar 85,6 % atau sekitar Rp. 1.498 triliun APBN berasal dari pajak. Sekitar 14,3 % atau Rp. 250 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan 0,1% atau Rp. 1,4 triliun berasal dari hibah. Pada tahun 2018 penerimaan Negara (APBN) sebesar Rp. 1.928,4 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan Rp. 1.521,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp. 407,1 triliun dan penerimaan hibah Rp. 13,9 triliun sedangkan anggaran belanja Rp. 2.202,2 triliun. Pada tahun 2019, dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pendapatan negara telah ditargetkan sebesar Rp. 2.142,5 Triliun dan belanja negara sebesar 2.439,7 Triliun.Dan dilihat dari informasi tersebut memberikan makna bahwa semakin tingginya penerimaan suatu negara maka akan semakin tinggi pula lah belanja negara tersebut.

Dalam teori ekonomi makro, berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama, yakni: 1). Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan barang dan jasa; 2).Pengeluaran pemerintah untuk biaya gaji pegawai; 3) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment, misalnya pembayaran subsidi atau bantuan yang dibrtikan langsung kepada berbagai golongan masyarakat yang membutuhkan, pembayaran gaji pensiun, serta pembayaran bunga/pinjaman.

Pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk melahirkan perubahan yang terencana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraandan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan dan dibantu oleh warga masyarakat pada setiap pada suatu pembangunan. Untuk itu, arah dari pembangunan daerah tersebut harus sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik dari wilayah yang memerlukan suatu partisipasi masyarakat yang secara aktif dan pemerintah daerah yang dijadikan sebagai aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan.Untuk pembangunan seperti, jalan yang dilalui oleh warga masyarkat setiap harinya, jembatan untuk penghubung antara daerah satu dan daerah lainnya. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh sejauh mana kapasitas fiskal atau pendapatan yang diterima memiliki derajad desentralisasi fiskal yang mampu memenuhi kebutuhan program dan kegiatan pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan durasi waktu yang telah ditetapkan. Jadi berdasarkan penjelasan diatas esensi dan urgensi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah adalah sangat bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan artinya ” pengeluaran pemerintah memenuhi kebutuhan sekarang ini sangat lah berjasa tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk itulah, dibutuhkan pengendalian terhadap suatu pengeluaran pemerintah sebagai akibat adanya kegagalan pengeluaran pada masa lalu, yang belum berorientasi pada kinerja dan suatu kepentingan publik, bersifat jangka pendek, bersifat reaktif dan tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya Dengan demikian, untuk peningkatan pemahaman tentang pengeluaran pemerintah untuk pembagunan daerah pada saat sekarang ini secara berkelanjutan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan kejujuran di negara ini.