Korporasi dengan Segala Tindakan Usahanya

Image
Samsul Arifin
Bisnis | Wednesday, 16 Nov 2022, 10:00 WIB

Dalam era pembangunan ekonomi saat ini, perusahaan Indonesia berperan sangat besar dalam mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang tinggi di bidang industri dalam menciptakan produk berupa komoditas dengan menghasilkan variasi, jenis yang berbeda dan memberikan karakter yang berbeda pada setiap produk yang dihasilkan

juga dinilai sangat mampu memproduksi barang dengan volume yang sangat besar dan mendistribusikannya ke seluruh Indonesia dalam jumlah dan kapasitas yang akan berdampak signifikan terhadap perekonomian dan sektor perdagangan Indonesia

Kemampuan perusahaan adalah memiliki kekuatan besar dan memiliki pengaruh besar dalam perdagangan. Tentu saja, kita menemukan bahwa posisi perusahaan sebagai produsen barang lebih dominan daripada konsumen sebagai penikmat produk, dan memiliki kekuatan lebih dari posisinya yang tidak proporsional

Undang-undang perlindungan konsumen mengamanatkan perlindungan bagi konsumen yang menggunakan barang untuk mencapai tujuan dari disahkannya aturan tersebut, yakni kesejahteraan rakyat

Pemerintah memberikan perlindungan konsumen atas penggunaan barang dengan membentuk suatu Lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang berkoordinasi dengan menteri sektor masing-masing untuk mengawasi langsung berbagai sektor dalam lingkup perlindungan konsumen

Misalnya ada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia, dan BSN (Badan Standardisasi Nasional) yang bertugas mengawasi standardisasi di seluruh Indonesia. Badan-badan ini terkait dengan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen

Untuk menjamin peredaran komoditas dalam perdagangan, pemerintah menetapkan standardisasi melalui regulasi, membuat standar tersebut menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi dan memberlakukan kewajiban untuk menerapkannya pada kegiatan manufaktur dalam produksi komoditas

Tujuannya adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen, melindungi konsumen dari produk yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan dan penghidupan mereka, dan untuk menciptakan produk yang bermutu tinggi dan bermutu tinggi

Terkait dengan upaya pemerintah untuk mewajibkan pelaku ekonomi menerapkan standardisasi dalam kegiatan produksi dan perdagangannya, tentu saja pemerintah harus memastikan bahwa barang-barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak boleh tidak sesuai dengan standardisasi yang telah ditetapkan dan tidak dapat dihilangkan

Di satu sisi, wajarlah produsen dapat menawarkan keuntungan dalam hal barang yang diproduksi, akan tetapi jika prinsip ekonomi yang ingin “mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha seminimal mungkin” ini digunakan, mengabaikan peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan perlindungan konsumen

Hal ini akan berdampak pada peningkatan konsumen, karena sejatinya konsumen dapat dirugikan oleh perbuatan yang disengaja atau lalai, sehingga tidak bermanfaat, tidak ada jaminan mutu dan keamanannya, serta tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan jiwa para konsumennya.

Pentingnya Standardisasi Produksi

Menjadi sangat penting kaitannya dengan standardisasi, karena memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional guna mencapai tujuan agar produk Indonesia dapat diterima dalam perdagangan internasional. Fungsi utama standardisasi adalah untuk meyakinkan calon pembeli bahwa sebagai produsen telah menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dengan menerapkan standarisasi produksi

Dari fakta tersebut setidaknya ada beberapa hal penting yang akan didapat manakala produsen dalam memproduksi menggunakan standarisasi yang ada antara lain. Pertama, penggunaan bahan baku yang lebih ekonomis dan dapat menurunkan ongkos produksi, Kedua, tetap mengedepankan prinsi perdagangan yang adil dan mengedepankan kepuasan pelanggan, Ketiga, jaminan keselamatan dan kelangsungan usaha sehingga tetap berkesinambungan antara konsumen dan produsen

Sementara jika merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, disebutkan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan;

Pertama, meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;

Kedua, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

Ketiga, meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri

Dari pasal tersebut sejatinya sudah dapat kita lihat, yang pada intinya ialah mengedepankan prinsip kesetaraan antara barang yang dibuat oleh produsen harus dibarengi dengan kebutuhan dan perlindungan terhadap setiap konsumen

Pertanggungjawaban Hukum

Prinsip akuntabilitas dalam hukum perlindungan konsumen sangat penting. Tentu saja, kehati-hatian harus dilakukan saat menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana suatu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus pelanggaran hak konsumen

Kaitannya dengan pertanggungjawaban secara pidana, hukum pidana di indonesia mengenal 3 ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi yakni strict liability (pertanggungjawaban mutlak), vicarious liability, dan teori identifikasi

Kaitannya dengan pertanggungjawaban tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa penjatuhan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) kepada korporasi memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dimaksud. Karena pada dasarnya itu adalah tindakan manusia alamiah yang berada didalamnya, yang melakukan segala tindakannya untuk dan atas nama korporasi yang dimaksud. Akan terasa memberatkan manakala pertanggungjawaban yang dimaksud hanya dibebankan kepada korporasi

Akan tetapi begitulah hukum, pemberian penghidupan (roh) oleh hukum kepada korporasi juga lengkap dengan segala konsekuensi hukumnya, korporasi itu hidup, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi pelaku kejahatan, pula dapat menjadi korban.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

0

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Islamofobia dan Wanita-Wanita Muslim

Image

Lapas Narkotika Purwokerto Jalin Kerjasama dengan Kantor Pos Indonesia Cabang Purwokerto

Image

Trash-Talk dalam Dunia Game Online

Image

Kaum Feminisme dalam Cengkraman Patriarki

Image

MAdinah Iman Wisata Serahkan Donasi Bantu Korban Gempa Cianjur

Image

Menebak-nebak Rambut Putih Pak Jokowi, Menggiring atau Memancing?

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image