Wildan Mutaqin Wildan

    FOLLOW  

Menata Ulang Bangsa: Abuse Of Power Sebab Akibat Menurunnya Kepercayaan Publik di Pemerintah

Politik | Monday, 24 Oct 2022, 14:30 WIB

Ada apa dengan Bangsa ini?

Saat ini Publik sedang di tontonkan oleh sebuah pemerintahan yang ugal-ugalan dan arogan, banyaknya kasus-kasus yang terjadi di negeri ini menandakan bahwa memang pemerintah tidak becus dalam mengurus negara ini. Kasus polisi dengan polisi, kasus polisi dengan aremania yang begitu tragis dan sadis, kasus wakil rakyat dengan rakyatnya, kasus birokrat dengan publiknya begitu kompleks dan kusut sehingga saat ini kita belum mampu melihat solusi atau benang merahnya atau bahkan blue print terbaiknya, lantas mau seperti apa dan apa yang di inginkan bangsa ini sebenarnya, kemajuan, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, keadilan, atau bahkan kesetaran si miskin dan si kaya apakah kita mampu?.

Pasalnya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah dan tidak sejalan dengan rakyat, lantas untuk siap kebijakan itu, kebijakan yang di buat hanya melibatkan stakeholder pemerintahan saja dan di lakukan secara Top Down sehingga mengakibatkan konsep demokrasi tidak sejalan dengan bangsa ini. Konsekuensi demokrasi adalah semua kebijakan yang mengatasnamakan rakyat dan akan berdampak kepada rakyat tentu saja jelas, rakyat harus di libatkan dalam pembuatan kebijakannya, inilah konsekuensi negara demokrasi. Saat ini kita sepakat memilih system demokrasi dan kita harus mau dan mampu untuk menerima semua konsekuensinya. Ada satu adagium terkemuka bahasa hukum, “Salus Populi Suprema Lex Esto (Kepentingan rakyat merupakan hukum tertinggi)” tapi kalau partisipasi rakyat di kesampingkan, lantas kepentingan siapa yang sedang di prioritaskan?.

Demokrasi harus banyak melibatkan publik dan konsekuensinya adalah anggaran besar dan tentu kita sepakati itu karena itu adalah konsekuensi demokrasi. Contohnya saja dalam pelaksanaan pemilu 2019 kita harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp25,59 triliun dalam agenda lima tahunan itu, dan itu adalah anggaran yang pantastis jika kita alokasikan ke Pendidikan, Kesehatan dan Sosial itu sangat bermanfaat dari pada kita memilih seorang Legislatif dan Eksekutif yang korup, kolusi, bahkan nepotisme karena potret dilapangan para pemegang kekuasaan kita selalu korupsi dan aneh tapi nyata di bangsa ini korupsi menjadi habit. Mari kita bicara tentang KPK, KPK berdiri tahun 2003 dan fungsi KPK adalah untuk memberantas korupsi mari kita lihat dilapangan KPK tidak mampu menghentikan kasus korupsi di negara ini bayangkan saja Indoensia masuk ke posisi ke tiga sebagai negara terkorup di Asia dan ini adalah prestasi buruk untuk bangsa ini. Lantas pertanyaannya dimana fungsi KPK yang katanya lembaga pemberantas korupsi yang sudah berdiri 19 tahun yang harusnya mentuntaskan kasus korupsi karena ini merupakan kerugian besar negara? Index korupsi Indonesia begitu besar dan apakah pemerintah punya solusi tentang besarnya kasus korupsi di bangsa ini? Silahkan kita nilai bersama.

Pemimpin Bangsa Kebablasan?

Mari kita melihat fenomena yang mencakup berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang politik terlihat berlangsungnya proses politik yang tidak beretika, partai-partai politik melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen hanya sibuk memperjuangkan kepentingan partainya dan kepentingan dirinya, ketimbang memperjuangkan rakyat yang diwakilinya. Di bidang hukum, sangat transparan adanya pembiaran proses mafia peradilan dan intervensi kekuasaan terhadap lembaga penegak hukum yang berdampak pada semakin bertambahnya jumlah koruptor dan membengkaknya jumlah uang negara/uang rakyat yang dikorupsi serta kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan oleh penguasa. Di bidang pemerintahan menunjukkan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dituntun oleh etika administrasi dan etika pemerintahan. Kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berpihak pada pelayanan publik sebagai esensi dari tugas dan fungsi pemerintah, tetapi sebaliknya kebijakan-kebijakan pemerintah lebih mencerminkan keputusan politik yang dikemas sedemikian rupa sehingga orientasinya adalah untuk kepentingan bersama antara aparat pemerintah dengan partai politik bersama wakil-wakilnya yang duduk di parlemen. Di sisi lain, pemerintah tidak pernah berpikir untuk memperbaiki jalanya pemerintahan, tetap hanya berpikir bagaimana menjaga kekuasaan dan memperpanjang kekuasaannya inilah potret nyata kasat kusut dan jumudnya pemerintah kita dan inilah patologi-patologi bangsa kita.

Lantas Bagaimana?

Memperioritaskan kepentingan publik the public interest priority adalah hal paling utama untuk menumbuhkan kepercayaan publik kembali, pemerintah dalam hal ini memainkan perannnya untuk mendorong kebersamaan dan membangun secara kolektif dalam kepentingan publik dan bertujuan membangun kepercayaan untuk mencari solusi sesuai dengan keinginan masyarakat dan menghasilkan kepentingan bersama dan bertanggungjawab yang sama antara warga negara dengan pemerintah. Sudah seharunya kemauan dan komitmen yang serius oleh Presiden selaku administrastor negara harus diwujudkan melalui suatu konsep reformasi administrasi yang besifat komprehensif, dimana konsep itu benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk action nyata yang dikawal dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif kemauan dan komitmen untuk melakukan reformasi administrasi oleh administraor negara, hanya memungkinkan jika presiden menempatkan diri selaku kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat yang dipimpinnya, dan bukan sekedar menjadi presiden bagi anggota patai politik yang mengusungnya.

Mari Kita Refleksikan dan Belajar!

Bicara tantangan tentu sangat banyak tantangan yang harus kita hadapi, salah satu adalah kita mencari pemimpin yang negarawan yang nasionalis yang memntingkan kepentingan rakyat dan negara bukan tentang kekuasaan dan kepentingan individu dan kelompoknya. Kita juga perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkulitas di tatan pemerintah kita, maupun masyarakat kita karena kenapa ketika kita semua dalam tatanan yang sudah paham betul maka implementasinya pun akan muda di laksanakan sehingga ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua kita buka lagi membahas goverment ‘pemerintah’ tapi kita sudah harus membahas governance ‘tata kelola’ yang melibatkan semua stakeholder baik pemerintah maupun publik.

Budaya birokrasi menjadi penghambat kemajuan, seperti masih banyaknya nilai (values), keyakinan (beliefs), dan norma budaya yang kurang kondusif bagi upaya pembangunan misalnya, merosotnya nilai integritas (kejujuran), kurangnya meritokrasi (the best use of talent), perilaku yang sangat rule driven dari pada mission driven, kurang menghargai efisiensi, merosotnya nilai nasionalisme dan meningkatnya orientasi particularistic (seperti orientasi sukuisme, fanatisme agama dan perkoncoan), serta masih dominannya pola pikir liniear dan mempertahankan status quo dari pada pola pikir yang dinamis dan menginginkan perubahan yang menyeluruh.

Kita perlu mencontoh Jepang, Singapura, Korea dan negara lain yang dimana mereka mampu menjadi negara maju dengan tatanan pemerintah yang baik.

Mari kita belajar dari komponen capabilities mencerminkan bagaimana pola pikir orang Singapura atas dasar tiga hal, yaitu Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across. Thinking Ahead menunjukkan kapasitas berpikir dalam merumuskan kondisi di masa mendatang yang mungkin dapat berdampak pada kondisi dalam negeri. Sebaliknya, Thinking Again akan merefleksikan kemampuan dan keterbukaan untuk berkaca pada kebijakan sebelumnya, kemudian dievaluasi dan disempurnakan untuk maksimalisasi pencapaian tujuan. Sementara, Thinking Across merupakan kemampuan dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari pengalaman, ide, dan konsep aktor-aktor lain. Thinking Across berusaha menyerap pembelajaran dari negara dan aktor lain dan kemudian disesuaikan kembali dengan kondisi domestik.

Semoga bangsa kita kedepan jauh lebih baik serta sumber daya manusianya memiliki integritas, jujur, memiliki pikiran yang futuristik dan juga memiliki keinginan untun membangun bangsa ini, mari ajak lingkungan kita untuk membangun dan peduli terhadap bangsa ini.

Oleh: Wildan Mutaqin

Mahasiswa Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Jakarta