Kamaruddin

    FOLLOW  

Perempuan Harus Tingkatkan Kapasitas Diri dalam Berpolitik

Politik | Tuesday, 20 Sep 2022, 16:33 WIB

Banda Aceh - Peran perempuan dalam politik sangatlah penting, terutama dalam mengakomodir isu tentang perempuan. Untuk itu, perempuan yang terlibat dalam politik harus terus meningkatkan kapasitas diri dalam berpolitik, sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ismaniar, mendorong perempuan untuk berpolitik, agar apapun kebutuhan perempuan nantinya akan terakomodir dengan baik. Dalam hal ini bukan laki-laki tidak mewakili perempuan, akan tetapi tidak semua isu perempuan dapat diwakili oleh laki-laki.

"Saya melihat perempuan yang berpolitik di Aceh sudah mulai ada peningkatan. Namun dalam berpolitik juga sangat diperlukan strategi," kata Ismaniar dalam kegiatan coffee morning dengan tema 'Aceh Woman for political leadership' di Hotel Ayani, Senin, 19 September 2022.

Ismaniar menyebutkan pemilu 2024 untuk kuota 30 persen sangat penting untuk terus disuarakan. Meskipun saat ini masih 10 persen, tidak menutup kemungkinan 2024 tercapai 30 persen atau paling tidak 20 persen.

"Kita mengajak semua perempuan lintas partai untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berusaha semaksimal mungkin, menyuarakan isu penting sehingga masyarakat dapat memilih atas keinginan mereka sendiri," tegasnya.

Ismaniar berharap perempuan Aceh bisa bangkit kembali seperti masa lalu. Sebagaimana diketahui, Aceh dari dulu memiliki pejuang-pejuang luar biasa dari kalangan perempuan.

"Saya lihat hari ini semua partai kader perempuannya sudah mulai bagus, makin meningkat. Kita berharap juga kedepan ketika mereka caleg, mereka dapat menyuarakan suara rakyat," ucap Ismaniar.

Ia menjelaskan kendala utama politik perempuan Aceh saat ini adalah kekurangan dana, disamping popularitas. Cost politik penting minimal saat terjun di tengah masyarakat. "Kita berharap partai melihat kader perempuan yang berkualitas untuk disupport dana politik untuk kader perempuan," tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, yang harus dilakukan perempuan dalam berpolitik adalah membranding diri. Meskipun memiliki dana yang minim, tapi paham cara membranding diri yang bagus itu juga menjadi modal yang tidak kalah penting.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Nevi Ariyani, SE, mengatakan dirinya sangat senang dengan perempuan berpolitik dan mendukung semua kegiatan yang berkaitan. Tentu paling penting dalam berpolitik terutama perempuan adalah dukungan keluarga.

"Banyak faktor yang menghambat kepemimpinan perempuan, faktor budaya, keluarga, dan lain sebagainya. Padahal perempuan memiliki potensi yang luar biasa," ujar Nevi.

Nevi menyampaikan presentase perempuan politik di Aceh untuk hari ini ditingkat kabupaten sudah mulai merata. Sementara apabila melihat presentase dari tahun 2014 sampai 2019 sedikit mengalami penurunan.

"Saya pikir perempuan harus meningkatkan kapasitas diri, sehingga dia dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena dari hasil di lapangan sejauh ini, perempuan justru tidak memilih perempuan, padahal pemilih banyak dari perempuan," kata Nevi.

Direktur Flower Aceh, Riswati, mengatakan kepemimpinan perempuan penting didukung, untuk memastikan kehadiran suara perempuan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan strategis pembangunan di Aceh.

Menurutnya, kehadiran perempuan adalah untuk mendukung perkuat Demokrasi di Aceh, dan yang terpenting bertujuan untuk menjamin aspirasi, pengalaman hidup, perspektif, harapan dan manfaat perempuan masuk dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evakuasi.

"Hal ini sejalan dengan prinsip SDGs/Tujuan pembangunan berkelanjutan, no one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal," tuturnya.

Upaya memperkuat kepemimpinan dan partisipasi perempuan di politik dilakukan oleh perempuam dan harus didukung oleh semua pihak. "Perempuan harus terus memperkuat kapasitas dan skill serta jaringan sosial. Pada saat yang sama pemerintah harus hadir melalui kebijakan, anggaran dan program yg dapat mendukung peningkatan partisipasi publik dan politik perempuan. Begitupun partai politik, masyarakat, keluarga dan semua pihak harus serius memberikan dukungan nyatanya", tutup Riswati.