Zahro Al-Fajri

    FOLLOW  

Pemerintah Antipati, Buah Kapitalis Demokrasi

Politik | Wednesday, 07 Sep 2022, 17:05 WIB

Pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Tak tanggung-tanggung kenaikan hingga 2.350 perliter untuk jenis pertalite. Padahal pertalite merupakan bahan bakar yang diperuntukkan kepada warga menengah ke bawah setelah pemerintah menghapus BBM jenis premium.

Dampaknya mulai terasa, kenaikan BBM membuat harga-harga bahan di pasar mulai merangkak naik, kebutuhan dana masyarakat untuk BBM bertambah, keduanya membuat daya beli masyarakat berkurang, hingga bisa memicu inflasi besar bahkan PHK massal. Rakyat yang baru saja bangkit setelah kondisi perekonomian terpuruk saat pandemi, mendapatkan kado pahit dari pemerintah yang membuat kehidupan mereka semakin sulit bahkan tercekik.

Sungguh kondisi miris di tengah harga minyak dunia yang menurun, negara penghasil minyak malah menaikkan harga minyak di negaranya. Pemerintah beralasan terbebani dengan subsidi besar kepada rakyat yang tidak tepat sasaran. Di lain sisi, pemerintah tidak terbebani proyek IKN, kereta cepat, bahkan anggaran gorden, dan gaji penguasa yang melangit di saat rakyat tercekik. Padahal anggaran tersebut tidak langsung dinikmati rakyat sedangkan BBM adalah kebutuhan pokok bagi setiap rakyat.

Semakin pahit, di tengah kondisi rakyat demikian, para calon presiden mengadakan kontestasi politik. Mereka hitung-hitungan Kemenangan dalam pilpres mendatang sehingga mampu duduk di kursi kekuasaan. Dengan kata manis mewakili rakyat, tapi kenyataan bukan untuk rakyat kecil tapi kebijakan untuk rakyat berduit.

Saat ini ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan negara intens melakukan komunikasi politik dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani, yang juga menjabat sebagai Ketua DPR-RI. Mereka melakukan pertemua dengan alasan membicarakan urusan rakyat, bangsa, dan negara dan itu merupakan pembicaraan awal menyambut pilpres 2024 (5/9/22, nasional.kompas.com). Di lain sisi, saat massa buruh melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR sebagai bentuk penolakan BBM, Puan Maharani sebagai ketua DPR-RI merayakan ulang tahun bersama anggota dewan. Bukankah sikap demikian sungguh tidak berempati.

Kondisi saat ini benar-benar memperlihatkan wujud asli demokrasi dalam ideologi kapitalisme. Kapitalisme merupakan ideologi yang berasaskan pemisahan agama dari kehidupan (sekulerisme) dan berpandangan hidup untuk materi semata. Sehingga yang paling diuntungkan adalah para pemilik modal (kaum kapital).

Rakyat hanya dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan, saat duduk di kursi jabatan pemerintah menggunakan nama rakyat untuk kepentingan dan melupakan janjinya saat pemilihan. Bahkan dikutip dari tempo.com, Tempo mencatat setidaknya, Presiden Jokowi, tidak menepati janjinya dalam 3 hal di bidang ekonomi. Diantaranya kereta cepat tanpa APBN , tax amnesty yang tidak berulang, dan tidak akan tambah hutang ( 11/10/21, nasional.tempo.com).

Hal semacam ini memang merupakan hal wajar dalam demokrasi karena pemimpin saat maju menuju kursi membutuhkan dana besar, sehingga saat menjabat pikiran yang ada adalah balik modal. Rakyat hanyalah alat untuk meraih kekuasaan, sehingga manis muka selalu diberikan jelang pemilihan, beribu janji di umbar, namun saat menjabat sikap antipati muncul dan yang dipikirkan hanya kepentingan segelintir orang, para pemodal. Berkuasa tidak lagi untuk melayani masyarakat, tetapi berbelok untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya sebagai bentuk khas dalam sistem kapitalisme, dimana standar kehidupan hanyalah untuk materi semata.

Hal berbeda dengan Islam, Islam berpandangan bahwa politik bermakna ri'ayah syu'un al-ummah (mengurusi urusan umat),. Politik Islam (as-siyasah al-islamiyah) berarti mengurusi urusan umat dengan aturan-aturan Islam yang datangnya dari Allah SWT. Kepemimpinan adalah amanah besar yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan aturanNya dalam kehidupan demi menciptakan masyarakat yang taat. Daulah atau negara dalam Islam memiliki peran untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah baik berkaitan dengan politik dalam negeri maupun luar negeri. Aturan Islam yang dimaksudkan adalah aturan ranah publik seperti pemerintahan, ekonomi, pergaulan, pendidikan, dan saksi yang dengannya rakyat akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan dan mendapatkan kesejahteraan dan keberkahan dari Allah SWT.

Allah SWT berfirman, “Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (QS. Al-Ma’idah: 44).

Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu Mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga

(HR al-Bukhari dan Muslim dari Ma'qil bin Yasar ra.).

Dari Abdullah, Nabi ﷺ bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.

Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Bukhori)

Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan." (HR Muslim)

Maka mindset kepemimpinan dalam Islam adalah mengurusi umat, melayani umat, dengan aturan Islam. Apa pun yang dilakukan selama menduduki kursi kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Oleh karena itu muncullah pemimpin amanah yang begitu dirindukan umat hingga saat ini. Mereka adalah para Khulafaur Rasyidin yang begitu luar biasa amanah dalam kepemimpinannya yang benar-benar memikirkan umat.

Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mengatakan beratnya kepemimpinan yang mereka emban. Mereka pun senang mendapat muhasabah atau kritikan jika kepemimpinannya bertentangan dengan Islam bahkan mendzalimi rakyat. Mereka takut akan pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Mereka menjabat semata-mata untuk melanjutkan kepemimpinan Rasulullah, yaitu untuk menegakkan aturan Islam Kaffah dalam kehidupan masyarakat dan menyebar luaskan Islam ke seluruh alam. Hingga rakyat Nusantara yang berjarak ribuan kilometer dari tanah Madinah, mampu mendapatkan cahaya Islam, atas dakwah Kekhilafahan Islam.

Sehingga hanya dengan Islam, para pemimpin yang amanah bermunculan. Mereka yang takut akan hisab Allah dan menggunakan kepemimpinannya untuk menjalankan syariat Allah. WaAllahu'alam.

(Zahrotun Nurul, S.Pd., Aktivis Muslimah)