Alif Abdullah

    FOLLOW  

Bersenggama dengan Kekuasaan

Politik | Tuesday, 09 Aug 2022, 14:11 WIB

Pusaran pragmatisme akan senantiasa mengawasi para mahasiswa yang 'katanya' sebagai penyambung lidah rakyat serta representasi dari kaum intelektual. Bilamana ada secercah kesempatan saja, maka dengan segera akan mendekap erat para mahasiswa dalam kenyamanan arus pragmatisme yang meninabobokan dan membuat tertutupnya nalar. Ia menjanjikan segudang kenikmatan dan tanpa sadar menyengsengsarakan sekumpulan manusia tak bersalah yang tak tahu menahu sandiwara apa yang tengah dimainkan oleh para Aktor Intelektual (begitu Prof. Din Syamsudin menyebutnya). Rakyatlah yang akan menjadi korban dan senantiasa dikorbankan, bahkan hanya demi sesuap nasi bagi perorangan atau golongan.

Para mahasiswa yang memiliki peran sebagai Agent of change, Social control, Iron stock, Moral force, dan Guardian of value harus bisa mempertahankan integritas serta idealismenya. Jika mahasiswa sudah tak mampu lagi mempertahankan keberpihakannya kepada rakyat, maka sesungguhnya telah bersenggama dengan kekuasan, guna melanggengkan oligarki, memuluskan peranak-pinakan golongan otoriterianisme. Jika semua golongan mahasiswa telah melacurkan dirinya kepada para penguasa. Maka tamatlah sudah bangsa ini dan hilanglah sudah cita-cita luhur para founding fathers bumi pertiwi. Sungguh hina oknum-oknum yang dengan sengaja melacurkan ke-Intelekannya hanya demi mengisi dompet pribadi atau kas golongan. Mereka tidak berpikir atau bahkan tidak pernah sama sekali memikirkan dampak serta penderitaan yang sangat menyengsengsarakan rakyat.

Ali syariati dalam bukunya ideologi kaum intelektual menyingkapkan bahwasanya ada 4 golongan yang senantiasa hadir dari generasi ke generasi. Ke-empat golongan tersebut ialah :

Fir’aun yang melambangkan pemerintahan korup yang senantiasa menindas dan tonggak kemunafikan serta kemusrikan.

Haman yang melambangkan kaum ilmuan yang dengan bangga melanggengkan tirani walau harus menjadi pelacur intelektual.

Qarun yang melambangkan kaum kapital sebagai sumber pendanaan di setiap langkah untuk melakukan hegemoni

Bal’am yang melambangkan para pemuka agama yang menggunakan agamanya untuk melegitimasi kekuasaan yang korup serta meninabobokan rakyat.

Para mahasiswa harus mampu menjadi anti-tesis golongan haman. Apapun alasannya, melacurkan ilmu pengetahuan untuk melanggengakan rezim otoriter tidak dapat dibenarkan. Karena sudah semestinya mahasiswa berjuang bersama rakyat dan menjadi penyambung lidah rakyat.

IMM Sebagai Mitra Kritis

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi pergerakan sekaligus perkaderan yang senantiasa berjuang sebagai wujud nyata anti-tesis dari pusaran pragmatisme. Melalui perkaderan-perkaderan yang ada ditiap level kepeminpinannya. IMM berkomitmen untuk terus melahirkan generasi penerus bangsa yang tak mudah terpikat godaan dahsyat arus pragmatisme. Pembinaan sedari dini harus ditanamkan agar kelak masa depan bangsa ini bisa lebih cerah dan perlahan namun pasti apa yang di cita-citakan founding fathers bisa terealisasikan dengan bijak. Perlu ada suatu konsolidasasi rasa yang mampu melahirkan asa. Sehingga, apa yang telah direncanakan dalam konsep besar mampu diwujudkan melaui aksi nyata, bukannya hanya omong kosong belaka. Rasanya saat ini rakyat sedang butuh tindakan nyata yang mampu melahirkan perdamaian hakiki, bukan janji-janji yang tak ada arti. Apalagi jika harus membohongi.

Dalam Sistem Perkaderan Ikatan (SPI), Perkaderan memiliki pengertian sebagai proses pembelajaran kader baik masih bersama struktur ikatan, maupun sudah berada diluar struktur ikatan. Berdasarkan pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya seorang kader IMM harus senantiasa belajar, belajar, dan belajar guna meningkatkan lagi kapasitas dan kapabilitasnya untuk kemudian bisa di aplikasikan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegera. Seperti halnya diskursus yang masih rutin ditemui di tataran pimpinan komisariat. Diskursus-diskursus yang ada menjadi sebuah jembatan bagi para kader IMM untuk mengasah lebih dalam lagi kemampuan mereka serta membukakan pikirannya mengenai isu-isu yang tengah hangat di bumi pertiwi. Salah satu contoh ketika isu wadas sedang hangat-hangatnya. Bermunculan berbagai macam wadah yang disediakan oleh IMM di tiap level kepemimpinannya untuk mengkaji lebih dalam tentang apa yang sebetulnya terjadi pada saudara kita yang berada di desa Wadas sana. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kami harus memiliki nalar kritis yang tajam agar tak mudah termakan berita-berita sampah yang hanya bermuara pada adu domba dan pecah belah. Rasa-rasanya memang media menjadi ujung tombak pemerintah untuk menggiring opini publik dan menutupi sebisa mungkin apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh fenomena ini telah menciderai prinsip-prinsip jurnalistik paling fundamental.

Selain konflik wadas yang merangkak naik, dewasa ini rakyat kembali dikejutkan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP) yang kontroversial serta disinyalir mengandung pasal-pasal karet. Pengesahan RKUHP ini layaknya seorang pelajar yang belajar menggunakan metode SKS (Sistem Kebut Semalam). Masa iya, lembaga legislatif yang dihuni oleh para kaum intelektual dengan sederet gelar, mau disamakan dengan pelajar ? Draft yang belum dibuka ke publik serta mengandung pasal-pasal karet yang justru memicu perpecahan akan disahkan dengan tergesa-gesa. Faktor tersebut menggambarkan bahwasanya lembaga legislatif sedang dikejar deadline. Jika sudah begini, hal yang akan terjadi kedepannya adalah “yasudah yang penting tugas kita kelar. Perkara mendapatkan nilai bagus dan menuai pujian atas kerja keras selama ini urusan belakang”.

Melihat kenyataan pahit ini, para kader IMM diseluruh penjuru negri tak tinggal diam. Diskursus masif digaungkan, segala dampak kedepan dipikirkan, segala tindakan mitigasipun coba untuk dilancarkan. Komitmen kami untuk menjadi mitra kritis pemerintah akan selalu dipegang teguh dari generasi ke generasi. Tak peduli partai koalisi ataupun oposisi yang sedang memegang kendali, kami akan senantiasa berada di garis-garis perjuangan bersama rakyat. Menilik buku bagaimana demokrasi mati karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblat, bentuk pengkerdilan maupun pembunuhan demokrasi kian mahir bertransformasi. Strategi pembunuhan demokrasi yang sempat dilancarkan pada zaman presiden Salvador Allende di Chile, sudah tidak bisa lagi diberlakukan. Karena pada zaman tersebut terlihat jelas ikut campur militer untuk meruntuhkan tembok demokrasi, dan jika strategi ini dilancarkan lagi, menurut hemat penulis akan susah. Masyarakat dunia akan dengan segera merespon hal tersebut dan mendesak inisiator kudeta untuk segera menghentikan langkahnya.

Tapi jika yang diterapkan adalah strategi jaman Hugo Chavez ? siapa yang akan menduga, bahwa rakyat akan dipimpin oleh sosok demagog. Pada awalnya memang akan menawarkan minum ditengah kehausan, menawarkan makan ditengah kelaparan, menawarkan bantuan ditengah kesulitan. Namun pada akhirnya, segala kekayaan yang dimiliki akan dikuras habis tanpa tersisa. Ketika sosok demagog ini berkuasa, segala cara akan dilakukan untuk melemahkan institusi penjaga demokrasi. Baik cepat ataupun lambat. Melalui langkah komitmen IMM menjadi mitra kritis pemerintah, kami mengambil jalan dakwah amar ma’ruf nahi munkar guna menjadi palang pintu penjagaan demokrasi sampai kapanpun.

Dengan berbagai macam perkaderan yang telah diikuti oleh para kader IMM, diharapkan mampu menjaga kestabilan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegera. Para kader IMM seyogyanya hadir dalam setiap persoalan bangsa terlebih lagi yang memarjinalkan wong cilik. Langkah tersebut dilakukan sebagai wujud nyata dari Nilai Dasar Ikatan (NDI) poin ke 3 yang berbunyi “segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kemungkaran adalah lawan besar gerakan IMM perlawanan terhadapnya adalah kewajiban setiap kader IMM”. Apabila 1 atau 2 dari 4 golongan menurut Ali Syariati tidak berjalan sebagaimana mestinya, niscaya rezim otoriter tidak tercipta dan demokrasi akan tetap hidup. Kader IMM harus berjuang merealisasikannya guna mengaktulisasikan ideologinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.