Kakanwil Kemenkumham Jateng Ajak Jajarannya Sosialisasikan RKUHP

Image
Humas Badiklat KUMHAM Jateng
Info Terkini | Monday, 08 Aug 2022, 18:57 WIB

SEMARANG- Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke masyarakat.

Merespon hal ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A Yuspahruddin meminta Jajarannya untuk ikut andil memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hal tersebut.

"Kami berharap kita semua bisa menyampaikan kepada masyarakat, karena ini merupakan perintah langsung dari Presiden kepada Menteri kita," ujar Yuspahruddin saat memberikan amanat selaku Pembina Apel Pagi, Senin (08/08).

"Terutama teman-teman Penyuluh Hukum yang merupakan tugas utamanya".

"Kita harus bisa mencerdaskan masyarakat. Harus bisa menjelaskan mengenai RKUHP yang saat ini telah memasuki tahap akhir pembahasan. Terutama pasal-pasal krusial. Pasal-pasal yang cukup menimbulkan kontroversi".

"Kita juga harus bisa menjelaskan, bagaimana untuk menyamakan persepsi, membuat sebuah regulasi, menyusun RKUHP merupakan hal yang tidak mudah di Negara Indonesia yang multi etnis, multi culture dan multi religi."

"Kita juga harus sanggup untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan jelas akan realitas yang terjadi, dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari masing-masing golongan masyarakat," imbuhnya.

Yuspahruddin kemudian memaparkan 14 pasal krusial yang masih menjadi polemik di masyarakat.

"Dari empat belas pasal tersebut, sudah ada lima pasal yang di take out atau dikeluarkan dari RKUHP," jelasnya.

"Yang pertama terkait advokat curang. Pasal ini dikeluarkan karena memang menurut para advokat, dipersidangan yang bisa berbuat curang bukan hanya advokat, tapi bisa juga perangkat lainnya, bisa hakim, bisa panitera, bisa jaksa," tambahnya.

Kakanwil kemudian memaparkan pasal-pasal krusial lainnya, seperti dokter dan dokter gigi yang berpraktek tanpa izin, penggelandangan, unggas yang merusak tanaman dan penganut hewan.

Dia juga menjelaskan pasal-pasal lain yang masih didiskusikan, yaitu the life in law (hukum yang hidup di masyarakat), pidana mati, penodaan agama, penghinaan yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, aborsi, kohabitasi (kumpul kebo), perzinaan, perselingkuhan serta perdukunan dan kekuatan gaib.

Sebelumnya, Kakanwil juga mengajak jajarannya untuk turut serta menyemarakkan HDKD 77 dengan berbagai kegiatan olahraga.

Seperti biasa apel pagi diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Fungsional dan Pelaksana, serta PPNPN Kantor Wilayah.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan w

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Image

Melalui DJKI Mengajar, Kemenkumham Jateng Kenalkan Kekayaan Intelektual Sejak Dini

Image

Warga Binaan Lapas Purwokerto Ikuti Sosialisasi HIV/AIDS, Hepatitis C dan Siphilis

Image

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Image

Tingkatkan Skill Jurnalisme, Solusinya Kelas Pembelajaran Jurnalistik Online dan Offline

Image

Sesditjenpas Meninjau Langsung Pembangunan 3 Proyek Lapas Baru di Nusakambangan

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image