Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022
Politik | Friday, 29 Jul 2022, 17:52 WIB
Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAMAgar pedoman baru ini bisa dipahami secara komprehensif oleh jajaran Kemenkumham, Balitbangham menggelar sosialisasi mengenai peraturan tersebut secara virtual, Jumat (29/7) yang juga di ikuti oleh Kantor Imigrasi Cilacap.Kepala Balitbangkumhan, Sri Puguh Budi Utami membuka secara langsung rangkaian kegiatan.Dalam sambutannya beliau menjelaskan pentingnya sebuah kebijakan yang disusun secara empiris."Kita harus punya kepedulian tinggi, punya atensi yang baik. Kalo mau menetapkan sesuatu lihatlah data, fakta analisis, kaji, bukti dengan selengkap - lengkapnya, sehingga tidak diujungnya nyesal (kebijakan yang sepotong-potong), "jelasnya.Beliau berpendapat, kebijakan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan kondisi riil dan untuk mensejahterakan rakyat."Jangan hanya untuk kepentingan golongan, jangan hanya sekedar menunaikan tusi, yang penting kita jalan, yang penting ada sebuah kebijakan, katanya.Utami juga menjelaskan regulasi ini sejalan dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4/K-1/HKM.02.03/2019 tentang pengukuran kualitas kebijakan yang lahir guna mewujudkan kebijakan berbasis bukti.
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP
