KONTRIBUSI BPKH DALAM KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Image
Slamet Trimah
Lomba | Wednesday, 17 Nov 2021, 14:17 WIB

Bank Syariah Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 yang ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia. Namun, setelah krisis 1998, jumlah bank syariah meningkat pesat. Otoritas Pengatur Keuangan (OJK) melaporkan ada 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Syariah. Bank Keuangan Rakyat (UUS). BPRS) Sampai dengan tahun 2019.

Peningkatan ini sejalan dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat bahwa bank dan keuangan syariah merupakan alternatif terbaik untuk mengatasi krisis keuangan. Selain itu, pertumbuhan bank syariah menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan kekayaan global mencapai puncaknya pada 23,5% pada tahun 2017 dan diharapkan dapat menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Menurut Rizvi et al. (2020) menunjukkan bahwa Bank Syariah merupakan alternatif penyedia jasa keuangan untuk meningkatkan pembiayaan proyek investasi secara keseluruhan bagi pengusaha yang hanya menggunakan jasa keuangan berbasis syariah. Perekonomian Indonesia akan meningkat seiring dengan perluasan pinjaman bank syariah dan pengembangan area bisnis baru.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan Pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel, pengelolaan haji Mekah di BPKH harus meningkatkan kualitas organisasi haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan meningkatkan keuntungannya untuk kemaslahatan umat Islam.

Pengelolaan keuangan haji Mekkah meliputi pendapatan berupa simpanan BPIH/BPIH khusus, nilai manfaat finansial haji Mekkah, Dana Efisiensi Haji, Dana Abadi Umat (DAU), dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Sumber disertakan. Pengeluaran meliputi penyelenggaraan haji, penyelenggaraan BPKH, penempatan keuangan/investasi haji Mekkah, pengembalian simpanan yang dibatalkan, pembayaran saldo simpanan BPIH khusus kepada PIHK, pembayaran nilai kinerja, berpihak pada kemaslahatan.

BPKH berperan penting dalam penguatan ekonomi syariah, karena nilai Dana Haji Mekkah terus meningkat sekitar Rp 10 triliun per tahun dan haji terus meningkat sekitar Rp 1 triliun per tahun. Selama beberapa dekade terakhir, keuangan Islam telah melampaui pasar keuangan tradisional untuk menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dari industri keuangan global. Global Islamic Economic Report memperkirakan nilai aset keuangan syariah akan meningkat 13,9% dari $2,52 triliun menjadi $2,88 triliun pada 2019. Selain itu, keuangan syariah Indonesia akan tumbuh positif pada tahun 2021 sejalan dengan tren global yang berkembang dalam menghadapi pandemi. Di sisi bank, aset bank meningkat 15,6% mencapai Rp 598 miliar pada Mei 2021. Di pasar internasional, Indonesia merupakan salah satu penyumbang utama emisi sukuk global. Selain itu, Sukuk telah terbukti menjadi sumber pendanaan yang andal dengan 3.447 proyek didanai melalui Sukuk antara tahun 2013 dan 2021. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan pasar keuangan dengan mengembangkan lebih banyak ragam sukuk. Di sektor keuangan syariah lainnya, aset FinTech Syariah Indonesia meningkat menjadi Rp 134 miliar pada Juni 2021 karena perkembangan ekosistem financial technology (fintech).

BPKH dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji Mekkah, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi belanja BPIH, serta eksis untuk kemaslahatan umat Islam. Berinvestasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan. Dalam berinvestasi, BPKH mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah Mekkah, serta objek/instrumen syariah, serta pasar domestik dan luar negeri. Ekosistem haji untuk berinvestasi meliputi transportasi darat, layanan makanan, transportasi udara, logistik, layanan medis, perumahan di seluruh kota, layanan pembayaran, dan layanan keuangan. BPKH mematuhi UU 34 dan diwajibkan untuk berinvestasi di sektor Ziarah dan Umrah Mekah untuk keberlanjutan. Dalam hal ini, BPKH dibantu dan didukung oleh para stakholdernya.

#BPKHWritingCompetition

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Artikel Terkait

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Lampard Siap Latih Everton dan Alasan Rooney Menolak Tawaran Everton

Image

10+ Gaya Arsitektur Rumah Terfavorit dan Sejarahnya

Image

Cara Dapat Sertifikat Vaksinasi Standar WHO untuk Perjalanan

Image

2 Cara Transfer Pulsa Telkomsel Secara Mudah Lewat Sms dan Aplikasi

Image

GB WhatsApp Pro (Resmi) Apakah Aman?

Image

Penerapan Media Video Sebagai Perantara Pembelajaran Mawaris Di Kalangan Keluarga Islam

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image