Birokrasi Dalam Pembangunan Administrasi

Image
Diana Azzahra
Politik | Saturday, 09 Jul 2022, 02:20 WIB

Birokrasi dalam pembangunan itu adalah institusi pemerintahan yang mengadakan salah satu bidang khusus dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu seperti kesehatan, pendiikan, industri, dan lain-lain. Adapun birokrasi pemerintah umum, birokrasi ini menjalankan tugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban dari tingkat pusat maupun daerah. Ada juga birokrasi pelayanan, yaitu bagian-bagian institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang memberikan jasa atau pelayanan, seperti rumah sakit, sekolah, bank rakyat, koperasi, dan lain-lain.

Pada hal birokrasi tersebut, dalam sumber daya politik atau kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi mencakup 4 aspek, yaitu aspek legal, aspek material, aspek strategis opersional, dan aspek tindakan politik.

Birokrasi sanggup dalam membangun jaringan kekuasaan yang lebih besar dan luas daripada yang dibuat oleh kekuatan non birokrasi. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh dalam birokrasi, seperti memperjelas model birokrasi Indonesia melalui perangkat hukum, dapat memperbaiki mentalitas para birokrat Indonesia yang citranya terlanjur buruk dan disangka sebagai salah satu faktor penyebab kinerja birokrasi Indonesia ini jelek dan terjadinya patologi birokrasi (KKN), serta meningkatkan kualitas kontrol pada birokrasi.

Fokus analisis administrasi pembangunan ialah proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara ilmiah yang digunakan dalam pemecah masalah, menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Hal tersebut sangat diperlukan adanya reformasi administrasi dan birokrasi pada kebijakan publik untuk tata pemerintahan di Indonesia sebab reformasi birokrasi yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih KKN, bisa melayani publik, dan berpegang teguh pada kode etik aparatur negara.

Pada era reformasi ini mengarah pada pembentukan masyarakat madani yang demokratis, birokrasi era sebelumnya terlalu dominan, sehingga harus dikurangi peran dan kekuasaannya. Birokrasi perlu dijaga dengan netralitas politiknya dan diawasi dengan ketat oleh masyarakat atau melalui pers. Pada era birokrasi sebelumnya juga kurang dengan KKN dan seutuhnya harus dibenarkan supaya selaras dengan politik di Indonesia yang semakin terbuka, transparan, dan demokratis.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

APBN 2022 Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Image

OPTIMALISASI TUMBUH KEMBANG ANAK MELALUI PEMBENTUKAN KADER SMART CEGAH STUNTING DI DESA MANGGIHAN

Image

SMPN 1 Padalarang Salurkan Tanda Kasih Kepada Korban Gempa Cianjur

Image

Sejarah Penamaan Pada Hari Jumat dan Anjuran Salat Wajib bagi Laki-laki Muslim

Image

ANGGARAN PENDIDIKAN DI INDONESIA YANG BELUM BISA DI KATAKAN TEPAT SASARAN

Image

Manfaat Memasak Bersama Anak

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image