Diana Azzahra
Birokrasi Dalam Pembangunan Administrasi
Politik | Saturday, 09 Jul 2022, 02:20 WIB
Birokrasi dalam pembangunan itu adalah institusi pemerintahan yang mengadakan salah satu bidang khusus dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu seperti kesehatan, pendiikan, industri, dan lain-lain. Adapun birokrasi pemerintah umum, birokrasi ini menjalankan tugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban dari tingkat pusat maupun daerah. Ada juga birokrasi pelayanan, yaitu bagian-bagian institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang memberikan jasa atau pelayanan, seperti rumah sakit, sekolah, bank rakyat, koperasi, dan lain-lain.
Pada hal birokrasi tersebut, dalam sumber daya politik atau kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi mencakup 4 aspek, yaitu aspek legal, aspek material, aspek strategis opersional, dan aspek tindakan politik.
Birokrasi sanggup dalam membangun jaringan kekuasaan yang lebih besar dan luas daripada yang dibuat oleh kekuatan non birokrasi. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh dalam birokrasi, seperti memperjelas model birokrasi Indonesia melalui perangkat hukum, dapat memperbaiki mentalitas para birokrat Indonesia yang citranya terlanjur buruk dan disangka sebagai salah satu faktor penyebab kinerja birokrasi Indonesia ini jelek dan terjadinya patologi birokrasi (KKN), serta meningkatkan kualitas kontrol pada birokrasi.
Fokus analisis administrasi pembangunan ialah proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara ilmiah yang digunakan dalam pemecah masalah, menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Hal tersebut sangat diperlukan adanya reformasi administrasi dan birokrasi pada kebijakan publik untuk tata pemerintahan di Indonesia sebab reformasi birokrasi yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih KKN, bisa melayani publik, dan berpegang teguh pada kode etik aparatur negara.
Pada era reformasi ini mengarah pada pembentukan masyarakat madani yang demokratis, birokrasi era sebelumnya terlalu dominan, sehingga harus dikurangi peran dan kekuasaannya. Birokrasi perlu dijaga dengan netralitas politiknya dan diawasi dengan ketat oleh masyarakat atau melalui pers. Pada era birokrasi sebelumnya juga kurang dengan KKN dan seutuhnya harus dibenarkan supaya selaras dengan politik di Indonesia yang semakin terbuka, transparan, dan demokratis.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
