Pemanfaatan Potensi Kelautan

Image
Mayang Shahida Nur Yunita
Bisnis | Thursday, 07 Jul 2022, 16:46 WIB

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di akibat wabah corona virus mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown, menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga, hal itu membuat sejumlah kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar.

Strategi yang dapat dilakukan dalam pemulihan ekonomi Indonesia di saat pandemi di antaranya adalah memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia.

Indonesia adalah negara besar dengan potensi dan peluang ekonomi yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menjadi peluang memajukan perekonomian.Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama sektor pertanian/ kelautan, kehutanan, dan pertambangan.

Indonesia punya potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020 memperkirakan potensi ini bisa mencapai US$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun.

Selama ini baru potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi karena dekat dengan permukaan laut dan pantai. Bagaimana dengan sumber daya alam yang berada di dasar laut. Sayangnya itu masih banyak yang menjadi misteri dan tanda tanya.

Sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lain. Berikut potensi sumber daya laut di Indonesia:

1. Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi Daya

2. Hutan Mangrove (Hutan Bakau)

3. Terumbu Karang

4. Pertambangan dan Energi

5. Padang Lamun

6. Pariwisata Bahari

Untuk mengembangkan potensi sumber daya laut yang terabaikan adalah latar belakang pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Tapi, setelah setahun berdiri, upaya tersebut belum membuahkan hasil menggembirakan. Baru-baru ini, Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja mengakui, masih ada sejumlah kendala dalam mengembangkan potensi laut. Di antaranya, aturan hukum yang lemah, minimnya informasi kelautan, serta struktur permodalan yang bisa dimiliki seorang nelayan.

Pelaksanaan otonomi daerah Januari tahun depan, justru menambah rumitnya penanganan masalah kelautan. Dengan otonomi daerah masing-masing pemda akan memiliki otoritas terhadap penetapan batas wilayah laut. Selain itu, Undang-undang Otonomi Daerah juga menyebutkan bahwa pemberian izin eksplorasi lepas pantai serta penangkapan ikan dengan kapal berbobot besar, kini tak lagi diberikan pemerintah pusat, melainkan akan menjadi kewenangan daerah propinsi. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kapal-kapal asing penangkap ikan kian marak. Bahkan, bisa membuat semakin menjamurnya kegiatan penambangan lepas pantai yang pada akhirnya menguras potensi sumber daya laut tanpa sisa. Guna meminimalkan potensi konflik, sejak dini, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan telah mengingatkan para pejabat daerah agar konsep pembagian wilayah laut harus dipandang sebagai pengaturan administrasi belaka, bukan sebagai garis yang memisahkan suatu daerah dengan yang lain. Selain itu, menurut Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo, struktur permodalan bagi nelayan yang senantiasa menjadi kendala, diharapkan terselesaikan setelah pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kredit.

Dalam pelaksanakan prinsip Good Governance, negara merupakan pihak yang paling berperan penting dalam merealisasikan prinsip tersebut. Hal ini disebabkan fungsi regulasi yang memfasilitasi sektor dunia usaha swasta dan masyarakat serta fungsi admisnistratif penyelenggaraan pemerintahaan melekat pada negara (pemerintah). Peran pemerintah melalui fungsi regulasi ini sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya perikehidupaan kebangsaan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perwujudan Good Governance lebih tepat bila dimulai dengan membangun landasan penyelenggaraan negara yang baik berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir,Pulau-Pulau Kecil dan wilayah laut masyarakat dilibatkan secara luas untuk ikut berpartisipasi mulai dari tahap pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Prinsip partisipasi masyarakat dalam konteks Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan wilayah laut dapat kita lihat dalam pengaturan keterlibatan masyarakat sebagai syarat dalam penyusunan rencana pengelolaan tersebut.

Pemerintah pusat dengan para pelaku usaha perikanan sebagai mitra kerja dapat bekerjasama dalam menegakkan regulasi penjualan ikan agar tertata. Pelaksanaan aturan-aturan pengelolaan perikanan pantai ternyata masih didominasi oleh peranan lembaga adat, pemimpin informal, masyarakat dan lembaga lokal. Faktor-faktor yang menopang dan mempengaruhi keberadaan sistem tradisonal ini adalah kepercayaan dan struktur masyarakat, bentuk peraturan, intensitas dan teknologi penangkapan ikan, struktur pemerintahan desa, dan harga komoditas. Sistem tradisional ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan ko-manajemen perikanan pesisir yang melibatkan masyarakat dan pemerintah

Salah satu produk unggulan ekspor yaitu udang diharapkan mengalami kenaikan dengan semakin banyaknya petambak yang membudidayakan udang karena adanya faktor kenaikan harga udang, yaitu untuk jenis vanname Februari ini mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir yaitu mencapai Rp.50.000-Rp 60.000/kg. Padahal, di waktu normal harga udang paling berkisaran Rp.37.000 - Rp.38.000/kg. Mahalnya harga udang bila dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand menjadi Rp 2.400 per kg dikarenakan mahalnya harga pakan sehingga biaya produksi pun meningkat. Hal itu disebabkan komponen biaya pakan yang mencapai 50 persen dari total biaya produksi. Komoditas unggulan lainnya yang dimiliki Indonesia adalah ikan tuna (thynnos) yang hidup di laut dalam khususnya di Perairan Indonesia bagian timur meliputi Laut Makasar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Arafuru, dan Laut Papua. Potensi produksi tuna di Indonesia hampir mencapai 1,2 juta ton per tahunnya dan nilai ekspor lebih dari 3,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2009.

Koordinasi dari pemerintah dan kemudahan berinvestasi diharapkan dapat menumbuhkan minat wirausaha dalam bidang budidaya perikanan. Misalnya, kemudahan dalam hal pembiayaan, distribusi hasil produksi, keterjangkauan harga pakan, pengaturan harga ikan agar tidak jatuh. Selain itu pengembangan dibidang perikanan dapat meningkatkan penerimaan dan devisa negara, dengan didukung peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

0

Pemanfaatan Potensi Kelautan

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Hakikat Kemerdekaan

Image

Meriahkan HDKD ke-77, Kepala Rutan Kelas IIB Majene Gelar Sepeda Santai Bersama Pegawai dan DWP

Image

Abonie Digital Music, Distributor Musik Terkemuka Asal Riau

Image

Kompak! Pegawai Rutan Kudus Ikuti Virtual Run 7,7 KM

Image

Mp3 Juice: Free Download Musik Tanpa Batas 2022 Cepat Sekaligus Mudah

Image

Savefrom Net : Cara Mudah Anti Ribet Download Mp4 Dan Mp3 Youtube Tanpa Aplikasi Plus Gratis Disini

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image