Gibran Arivaldy

    FOLLOW  

Pengembangan Lembaga

Politik | Saturday, 02 Jul 2022, 17:06 WIB

Berbicara tentang pengembangan kelembagaan di Indonesia. Banyak sekali berbagai perubahan – perubahan yang cukup signifikan yang telah terjadi dalam tata pemerintahaan Indonesia. Perubahan tersebut diawali dengan berbagai perubahan yang mendasar pada sistem pemerintahan yang semula bersifat sentralis menjadi pemerintahan yang ber-otonomi daerah. Otonomi daerah ini ditunjukan untuk memberikan hubungan pemerintahan yang lebih erat dengan masyarakat. Model Pengembangan Lembaga awal yang dikembangkan oleh Milton J. Esman memang menunjukkan peran sentral pemerintah sebagai pembawa perubahan dan inovasi dalam masyarakat. Pendekatan mengenai Institutional S ustainability (IS) ini lebih menekankan peran pemerintah sebagaii fasilitator, bukan lagi inisiator perubahan (apalagi faktanya justru agen-agen pemerintahlah yang lebih sulit berubag baik dalam bentuk maupun perilaku dibanding masyarakat)

Berbagai instansi pemerintah modern telah dibentuk dan dipromosikan untuk menangani pembangunan (dan program bantuan pembangunan yang ditawarkan). Namun, hasilnya tidak pernah memuaskan. Implementasi yang berhasil di negara-negara yang membutuhkan bantuan terbukti gagal di negara-negara Dunia III. Dalam konteks administrasi, lembaga tidak didefinisikan sebagai pola perilaku normatif (misalnya, sistem perkawinan, sistem hukum adat), tetapi sebagai forum untuk perubahan. Pengembangan kelembagaan oleh Milton J. Esman didefinisikan sebagai perencanaan, penataan, dan membimbing organisasi baru atau yang direorganisasi untuk: a) Membawa perubahan nilai, fungsi, fisik dan teknologi sosial. b) Membangun, mengembangkan dan mempromosikan konteks normatif dan pola perilaku baru. c) Membangun jaringan atau koneksi untuk mendapatkan dukungan dan integritas dari lingkungan Anda. Pembentukan (kelembagaan) sistem merupakan kondisi akhir yang diharapkan, tetapi sebagai variabel evaluasi untuk menilai keberhasilan pengembangan kelembagaan.

Pengembangan lembaga dirancang untuk memenuhi tujuan pembangunan yang mungkin memerlukan intervensi administrasi otonom dan memiliki koneksi teknis ke sistem sosial yang lebih besar yang berbeda dari apa yang dapat disediakan oleh entitas administrasi yang ada. Oleh karena itu, Pengembangan lembaga ini diprakarsai, dipromosikan, dan dilaksanakan terutama oleh Pemerintah untuk bertindak sebagai agen perubahan di negara-negara Dunia III. Dalam perkembangan selanjutnya, pengembangan lembaga dianggap tidak lagi mencukupi, karena skema yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. pengembangan lembaga menemukan bahwa kegagalan itu karena kurangnya administrasi yang tepat Reformasi administrasi diperlukan di semua tingkatan (nasional, regional, lokal) dan di semua instansi pemerintah. Reformasi administrasi ini melibatkan perubahan struktural atau reorganisasi pemerintah dan lembaga-lembaganya. Ini termasuk reformasi dalam meningkatkan dan memperkuat prosedur untuk manajemen yang lebih baik dari sistem karir, sistem penggajian, program pelatihan dan pengembangan. Setelah itu, pengembangan institusi diubah menjadi pengembangan institusi (ID). Pada tahap ini, perhatian lebih diberikan pada pengembangan kapasitas dan keterampilan eksekutif pemerintah, karena faktor-faktor inilah yang diyakini sebagai penyebab utama lambatnya kemajuan pembangunan masyarakat.

Pengembangan kelembagaan yang semula dibayangkan dalam model yang dikembangkan oleh Esman tampaknya tidak beresonansi. Pengembangan kapasitas dan kapasitas instansi pemerintah dalam arti positif tidak terjadi. Pemerintah lebih tertarik membentuk lembaga baru yang melayani kepentingannya sendiri (misalnya Kementerian Penerangan, yang fungsinya sedikit dan tidak merasakan penghapusan masyarakat, dan berbagai lembaga keamanan), daripada lembaga yang membentuk atau memajukan organisasi itu sendiri. Saya punya. Hal ini berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Hakikatnya suatu lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan untuk dapat meningkatkan mobilitas dan infrastruktur demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pada era digital seperti ini segala hal sudah dengan mudah dilakukan karena canggihnya teknologi yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Pada era ini pemerintah sangat memerlukan suatu pengembangan infrastruktur untuk turut serta beradaptasi dalam dunia digital, karena jika tidak maka dapat menjadi masalah ketertinggalan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Pembangunan tersebut tidak hanya dalam kelengkapan infrastruktur terkait dengan sarana dan prasarana akan tetapi pengembangan juga harus dilakukan pada ranah perekonomian dalam suatu daerah. Dalam suatu daerah harus terus dilakukan pembangunan – pembangunan yang dapat meningkatkan potensi – potensi yang dimiliki oleh masyarakat daerah setempat. Karena jika perekonomian dalam suatau daerah mencapai pada tingkat sejahatera, maka pemerintah berhasil meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.

Semakin majunya teknologi dan perkembangan zaman, maka pengembangan kelembagaan pun akan semakin sulit untuk dapat beradaptasi dan tak hanya itu akan banyak pula tantangan – tantangan yang tak terduga yang harus dihadapi oleh pemerintah. seperti tantangan untuk tetap terus menjaga keseimbangan pembangunan dan pemerataan di daerah, tetap melengkapi kebutuhan yang terjamin bagi pelayanan masyarakat, dan tetap terus mewujudakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh sebab itu kelembagaan memiliki peran penting yang bertanggung jawab dengan struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan demi keberhasilan pembangunan perekonomian daerah.