Farsya Razaq
Partisipasi Publik Pada Perencanaan Pemindahan Ibu Kota Negara
Politik | 2022-07-02 10:02:37
Seiring dengan perkembangan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) opini masyarakat kebanyakan sentiment yang negatif. Yaitu salah satunya adalah pasrtisipasi public sebagai bagian salah satu bagian penting dari demokrasi, kehadiran pasrtisipasi public dalam mengambil keputusan di Negara ini adalah sebuah hajat atau harapan.
Di dalam perencanaan pembangunan, perencanaan partisipatif adalah menghubungkan nya antara proses demokrasi dengan perencanaan dan penyusunan. Berdasarkan teori klasik, hal tersebut dimaknai sebagai proses partisipasi publik yang terdampak langsung dalam proyek-proyek pembangunan dan perencanaan kota (Sanoff, 2005). Adanya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah berkedudukan penting dalam hubungan sosial antara institusi pemerintah dengan masyarakat. Bedford et al. (2002) juga menjelaskan bahwa adanya partisipasi publik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Salah satu faktor pendukung pemindahan pusar pemerintah adalah bertujuan pada peningkatan pemerataan pembangunan dan ekonomi Negara serta menciptakan system birokrasi yang diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan lebih baik. Karena masih terdapat kesenjangan yang terjadi di Pulau Jawa.
Kehadiran partisipasi publik ini masih terbilang dominan. Dengan dorongan pemberian ruang-ruang partisipasi masyarakat telah diberikan baik secara formal dalam bentuk diskusi ataupun secara informal dalam dalam bentuk ruang-ruang media sosial. Media sosial, saat ini telah berkembang jadi ruang interaksi yang lumayan efisien apabila hendak digunakan selaku ruang partisipasi publik. Engagement antara penduduk dengan isu-isu perkotaan dapat lebih terhubung, daripada era sebelum maraknya pengguna sosial media (Alizadeh et al., 2019). Hingga, agar terjalin perdebatan publik yang konstruktif lewat media tersebut, butuh adanya informasi yang lengkap terpaut rencana pemindahan IKN.
Di luar itu semua, adanya rencana pemindahan IKN ini juga dibutuhkan penyiapan mekanisme pengendalian pembangunan yang matang. Kajian-kajian mengenai kapabilitas dukung dan daya tampung lintas batas administrasi butuh untuk dilakukan sebelum memastikan proyek ini berjalan. Kesediaan untuk saling bekerja sama baik antar pemerintah antar wilayah administrasi, pemerintah antar level, dan antar pemerintah dan masyarakat, serta pemerintah dalam lingkup sektor bisnis adalah sebuah resep untuk terselenggaranya proyek rencana pemindahan IKN yang lebih inklusif, efektif berkelanjutan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
