Partisipasi Publik Pada Perencanaan Pemindahan Ibu Kota Negara

Image
Farsya Razaq
Politik | Saturday, 02 Jul 2022, 10:02 WIB

Seiring dengan perkembangan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) opini masyarakat kebanyakan sentiment yang negatif. Yaitu salah satunya adalah pasrtisipasi public sebagai bagian salah satu bagian penting dari demokrasi, kehadiran pasrtisipasi public dalam mengambil keputusan di Negara ini adalah sebuah hajat atau harapan.

Di dalam perencanaan pembangunan, perencanaan partisipatif adalah menghubungkan nya antara proses demokrasi dengan perencanaan dan penyusunan. Berdasarkan teori klasik, hal tersebut dimaknai sebagai proses partisipasi publik yang terdampak langsung dalam proyek-proyek pembangunan dan perencanaan kota (Sanoff, 2005). Adanya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah berkedudukan penting dalam hubungan sosial antara institusi pemerintah dengan masyarakat. Bedford et al. (2002) juga menjelaskan bahwa adanya partisipasi publik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Salah satu faktor pendukung pemindahan pusar pemerintah adalah bertujuan pada peningkatan pemerataan pembangunan dan ekonomi Negara serta menciptakan system birokrasi yang diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan lebih baik. Karena masih terdapat kesenjangan yang terjadi di Pulau Jawa.

Kehadiran partisipasi publik ini masih terbilang dominan. Dengan dorongan pemberian ruang-ruang partisipasi masyarakat telah diberikan baik secara formal dalam bentuk diskusi ataupun secara informal dalam dalam bentuk ruang-ruang media sosial. Media sosial, saat ini telah berkembang jadi ruang interaksi yang lumayan efisien apabila hendak digunakan selaku ruang partisipasi publik. Engagement antara penduduk dengan isu-isu perkotaan dapat lebih terhubung, daripada era sebelum maraknya pengguna sosial media (Alizadeh et al., 2019). Hingga, agar terjalin perdebatan publik yang konstruktif lewat media tersebut, butuh adanya informasi yang lengkap terpaut rencana pemindahan IKN.

Di luar itu semua, adanya rencana pemindahan IKN ini juga dibutuhkan penyiapan mekanisme pengendalian pembangunan yang matang. Kajian-kajian mengenai kapabilitas dukung dan daya tampung lintas batas administrasi butuh untuk dilakukan sebelum memastikan proyek ini berjalan. Kesediaan untuk saling bekerja sama baik antar pemerintah antar wilayah administrasi, pemerintah antar level, dan antar pemerintah dan masyarakat, serta pemerintah dalam lingkup sektor bisnis adalah sebuah resep untuk terselenggaranya proyek rencana pemindahan IKN yang lebih inklusif, efektif berkelanjutan.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

0

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Sekolah Digital Marketing Hadirkan Mentor Bersertifikat BNSP RI

Image

Waktunya Indonesia Ber-Bekam

Image

Mahasiswa KKN Tematik UPI Membantu Masyarakat Desa Cilengkrang dengan Menerapkan SDGs

Image

Kakanwil Kemenkumham Jateng Ajak Jajarannya Sosialisasikan RKUHP

Image

Karyawan Wajib Menghindari Kesalahan Berikut ini dalam Bekerja

Image

Kalapas Kayuagung Membuka Pekan Olahraga dan seni bagi Petugas dan WBP dalam Rangka memperingati HDK

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image