SUGENG
APERSI Tolak Rencana Merger BTN dan BSI
Bisnis | Thursday, 16 Jun 2022, 11:23 WIB
JAKARTA - Perusahaan properti yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menolak terkait rencana merger atau akuisisi antara Bank Tabungan Negera (BTN) dan Bank Syariah Indonsia (BSI).
Pernyataan sikap tak setuju tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah mengingat sebagai pengembang sangat memahami kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Kita sebagai pengembang sudah tahu persis permintaan masyarakat terkait kebutuhan rumah, kebutuhan selama ini di layani oleh perbankan yang memang fokus terhadap kepentingan MBR," tegas Junaidi Abdillah, saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.
Menurutnya tidak mudah mengelola dan melayani MBR terlebih fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.
"Tidaklah gampang mengurusi MBR dalam kaitan mendapakatkan fasilitas KPR Subsidi dari pemerintah karena perlu perhatian khusus," tambah Junaidi Abdillah.
Ia berharap, BTN fokus dan memperkuat layanan perbankan sehingga masyarakat merasa puas lebih maksimal.
"Kaitan ini kita meminta bank yang fokus ini perlu lebih diperkuat, sehingga layanan kepada masyarkat lebih maksimal," ujar Junaidi.
Terkait rencana merger BTN dan BSI, masih dikatakan Junaidi, membutuhkan proses dalam waktu panjang.
"Proses kondisi normal saja memakan waktu yang lama, apalagi ini merger antar bank. Kalau merger antar bank itu kita sudah bicara bagaimana kaitannya administrasi yang sudah di masyarakat, bagaimana melayani MBR yang perlu perhatian khusus, bagaimana jaminan-jaminan," katanya.
Oleh karena itu, proses merger antar bank menurutnya membutuhkan waktu yang tidak singkat. "Ini saya pikir butuh waktu bukanlah singkat butuh waktu antara lima sampai sepuluh tahun.
Kalau sudah memakan waktu sebegitu lamanya lalu bagaimana nasib para pengembang dan MBR," ungkap Junaidi.
Oleh karena itu, proses merger tentunya akan sangat berdampak buruk pada Program Sejuta Rumah (PSR).
"Kita harapkan merger ini butuh evaluasi yang perlu dievaluasi kembali, ini harapan kita. Apalagi saat ini mulai menghangat suasana politik sehingga jangan sampai merger ini yang niatan baik pemerintah dari presiden untuk merumahkan rakyat sehingga tidak didukung oleh para menterinya," pungkas Junaidi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
