Yuli Ummu Raihan

    FOLLOW  

Pejabat Sumringah di Tengah Rakyat yang Nelangsa

Politik | Tuesday, 21 Sep 2021, 08:15 WIB

Pejabat Sumringah di tengah Rakyat yang Nelangsa

Oleh Yuli Ummu Raihan

Penggiat Literasi

Fantastis. Harta kekayaan dan gaji pejabat negara dengan angka luar biasa terkuak ke publik. Adalah Krisdayanti alias KD, seorang penyanyi yang juga anggota DPR dengan sumringah menceritakan besaran gaji dan tunjangan yang ia terima setiap bulannya dalam wawancara di Youtube Akbar Faisal yang juga pernah menjadi anggota dewan.

Setiap tanggal 1 ia mendapat transferan gaji sebesar Rp 16 juta untuk gaji pokok, tanggal 5 dapat lagi Rp 59 juta sebagai tunjangan. Selain gaji, ia juga menerima dana aspirasi yang ia yakini wajib ia terima sebesar Rp 450 juta selama 5 kali dalam setahun. Adalagi uang kunjungan daerah pilihan sekitar Rp 140 juta sebanyak 8 kali dalam setahun.

KD sempat mengklarifikasi bahwa dana reses yang ia terima tidak masuk ke rekening pribadinya, melainkan untuk kegiatan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja- kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sehingga uang yang berasal dari rakyat akan kembali lagi untuk rakyat dalam bentuk kegiatan.

Setali tiga uang, sejumlah pejabat negeri yang harta kekayaan mereka juga meningkat selama pandemi ini. Ada menteri yang dalam 9 bulan harta kekayaan nya naik sekitar 10 miliar rupiah. Artinya ada penambahan satu miliar lebih setiap bulannya. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada situs web elhkpn.kpk.go.id, ada sejumlah pejabat lain yang harta kekayaan nya juga naik.

Melihat besaran gaji dan tunjangan serta kenaikan harta kekayaan pejabat negeri ini seharusnya berbanding lurus dengan kinerja dan kebijakan yang berdampak baik bagi rakyat. Terutama di tengah pandemi ini. Namun sayangnya jauh panggang dari api.

Lucius Karus, dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan bahwa jumlah gaji anggota dewan tidak sebanding dengan kinerja mereka. Bahkan kinerja DPR dinilai buruk dengan sedikitnya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dihasilkan. Selama dua tahun baru ada 4 RUU prioritas yang disahkan. Sumbangsih DPR yang memprioritaskan rakyat tidak tampak. Termasuk fungsi pengawasan mereka terhadap kebijakan pemerintah.

Aspirasi masyarakat tidak diserap dengan maksimal. Seharusnya dengan gaji dan tunjangan yang tinggi itu DPR semakin produktif di tengah kondisi pandemi ini apalagi saat situasi normal. (Kompas.com, 16/9) 2021)

Wajar jika rakyat sangat sakit hati. Tidak terima melihat wakil yang telah mereka percayai untuk menyampaikan aspirasi mereka tidak mewakili keinginan mereka. Mereka hanya mewakili rakyat merasakan enaknya mendapatkan gaji besar, tunjangan yang tinggi, serta fasilitas hidup yang baik.

Slogan dari, oleh, dan untuk rakyat hanya omong kosong alias lips service belaka. Rakyat hanya dijadikan sebagai pendorong mobil mogok, dan tim hore saat mereka akan maju mendapatkan kursi empuk kekuasaan. Setelah mereka duduk, merasakan kenyamanan, mereka melupakan rakyat. Menutup telinga dari jeritan rakyat. Menutup mata dari kondisi rakyat yang kian nelangsa, dan tidak berempati pada kondisi rakyat yang kian pedih.

Fenomena ini sangat wajar terjadi dalam alam demokrasi kapitalis yang saat ini diterapkan oleh negara kita dan mayoritas negara di dunia. Pejabat negara itu harus dan pasti kaya. Ada fulus semuanya mulus. Menjadi pejabat adalah cara mudah memuluskan semua kepentingan. Dalam demokrasi sangat kental politik transaksional. Tidak ada makan siang gratis, tidak ada kawan dan lawan abadi. Hanya ada kepentingan abadi.

Apa kabar aspirasi rakyat?

Apa kabar janji-janji politik?

Apa kabar harapan rakyat?

Aspirasi tinggal aspirasi. Janji tinggal janji. Harapan sebatas harapan. Sulit rasanya berharap banyak ada kebaikan selama kita masih menerapkan sistem rusak ini. Politik dalam demokrasi itu mahal. Selain mahal tidak ada jaminan kesejahteraan untuk rakyat. Rakyat hanya akan terus jadi sapi perah.

Satu-satunya harapan kita adalah sistem yang datang dari Sang Pencipta dan Pengatur kita yaitu Allah swt. Hanya aturan Allah swt. yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan tidak hanya di dunia, tapi juga akhirat kita. Hukum dalam Islam sangat efektif, memuaskan akal, sesuai fitrah manusia dan menentramkan jiwa.

Produk hukum dalam Islam bersumber dari Alquran dan Sunah. Tidak butuh biaya karena tidak perlu lagi membuat hukum. Pejabat yang ada hanya tinggal menerapkan apa yang sudah diatur dalam Islam. Memaksimalkan potensi untuk menjalankannya.

Menjadi pejabat dalam Islam adalah untuk menerapkan hukum Islam. Jabatan adalah amanah. Rida Allah swt. adalah patokan dalam mengembangkan amanah besar ini. Sehingga para pejabat dalam sistem Islam akan senantiasa terikat dengan hukum syara, memberikan teladan yang baik.

Mereka tidak akan tenang hidup layak apalagi mewah sementara rakyatnya kesusahan. Mereka akan memastikan semua rakyat tercukupi kebutuhan dasarnya, selalu melakukan dan mengajak muhasabah saat mendapat ujian. Memprioritaskan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi.

Terkait penambahan harta kekayaan dalam Islam tidaklah dilarang. Tidak ada batasan jumlah kekayaan yang boleh dimiliki seseorang ataupun pejabat negara. Hanya saja Islam mengatur dari mana harta itu didapatkan, dan untuk apa harta itu digunakan. Tidak boleh ada sedikitpun harta yang diambil atau dimanfaatkan kecuali dibenarkan oleh syarak. Islam juga mengatur terkait kepemilikan, pengembangan harta, dan pemanfaatannya.

Kepemimpinan dalam Islam itu sangatlah penting. Rasulullah saw. telah mengingatkan kita akan hal ini. Pemimpin yang tidak amanah, zalim, adalah pemimpin yang jahat. Mereka dibenci oleh Allah terlebih saat rakyat dan pemimpin saling membenci. Allah juga memberi pemimpin yang bodoh, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, serta tidak memperhatikan urusan rakyatnya.

Telah nyata dan sangat jelas, sistem saat ini hanya akan melahirkan banyak pemimpin rusak dan kerusakan. Saatnya kita tinggalkan dan diganti dengan sistem Islam yang menerapkan Islam secara kafah, agar pemimpin dan rakyat sama-sama sejahtera dan sumringah. Wallahu a'lam bishshawab.