Inkonsistensi Pemerintah Dalam Mengambil Kebijakan Dan Memudarnya Kepercayaan Publik

Image
Falah habib nurrohman
Politik | Tuesday, 14 Sep 2021, 16:55 WIB
Bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah yang kurang konsisten dan banyaknya keputusan yang dirasa kurang merakyat serta isu presiden tiga periode dengan " sukses " menjatuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Foto : Instagram @bangsamahasiswa

Pandemi Covid 19 yang kita hadapi hari ini dengan telak memukul bangsa kita. Keadaan ini makin parah dengan memudarnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Beberapa kelompok masyarakat mulai menanyakan konsistensi pemerintah dalam menangani Pandemi Covid 19 yang berlangsung hari ini. Beberapa langkah pemerintah dianggap menjadi cerminan dari inkonsistensi pemerintah dalam memberantas Covid 19, salah satunya adalah Pilkada serempak di tahun 2020 lalu. Yang dianggap berpotensi menjadi area penyebaran Virus Covid 19.

Beberapa hal yang menjadi sorotan hari ini adalah keputusan pemerintah untuk melaksanakan PPKM sebagai wujud pemerintah dalam memberantas Covid 19. Permasalahan mulai muncul, pemerintah dituding tidak sejalan dengan beberapa pernyataan seperti pemulihan ekonomi dan beberapa pernyataan lain salah satunya adalah pendidikan, hal ini diakibatkan beberapa larangan yang dianggap tidak pro rakyat, salah satunya adalah pembatasan waktu untuk membuka usaha seperti toko kelontong dan rumah makan. Yang dianggap akan berdampak pada pemulihan ekonomi. Masyarakat juga mempertanyakan tentang komitmen pemerintah untuk konsisten dalam pemberantasan korupsi. Hal ini diawali dengan langkah pemerintah untuk mengesahkan UU KPK baru, yang langsung disambut dengan banyak tanggapan negatif oleh banyak pihak. Isu tiga periode juga disorot lantaran dianggap sebagai bentuk kepemimpinan diktator dan tidak sejalan dengan tujuan reformasi. Beberapa masyarakat juga menanyakan tentang konsistensi pemerintah dalam menangani beberapa kasus pelanggaran HAM berat dan kasus pembunuhan fenomenal yaitu Kasus Munir, yang setelah 17 tahun lamanya tidak menunjukkan titik terang.

Maka, disini pemerintah perlu mendengarkan rakyat. Pemerintah perlu menampung aspirasi rakyat. Maka akan diketahui keluhan rakyat. Masyarakat juga harus menyampaikan semua keluhannya. Sehingga dengan musyawarah, pemerintah dan masyarakat dapat mencapai mufakat. Yang bisa mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan kepuasaan yang didapat oleh rakyat.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Image

Peran Institusi Pendidikan dalam Perkembangan Ekonomi Syariah

Image

PPKM untuk Kepentingan Bersama

Image

Kangen Piknik, Jelajah Sejarah Candi Gedong Songo, Jawa Tengah

Image

Kangen Piknik : Bersama Alam Kembali Menjadi Manusia

Image

Andai Pandemi Pergi : Harapan dan Kesadaran Diri

Image

Pendidikan Kolaboratif: Pembelajaran Tatap Muka Berbasis Terapi Mental

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image