Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Andri Mastiyanto

Indonesia Dicabut Sebagai Negara Berkembang, Kok Bisa ? Ini Alasannya

Bisnis | Wednesday, 18 Aug 2021, 21:34 WIB

Indonesia mulai berangsur-angsur tumbuh dari negara berkembang menuju negara maju. Tentunya ini bukan tanpa tanda-tanda. Sejak awal tahun 2020 status Indonesia sebagai negara berkembang telah dicabut oleh Amerika Serikat.

Berdasarkan rilis resmi The Office of the United States Trade Representative (USTR), Sabtu (22/2/2020), terdapat tiga aturan mengapa sebuah negara tak lagi masuk kategori negara berkembang menurut penilaian Amerika Serikat, yaitu ;

1. Pendapatan nasional per kapita di atas USD 12 ribu.

2. Share ke perdagangan dunia lebih dari 0,5 persen.

3. Mempertimbangkan keanggotaan di organisasi ekonomi internasional.

Indonesia memiliki pangsa pasar perdagangan 0,5 persen di dunia. Berdasarkan riset BPS, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 4.88 % (2015), 5.03 % (2016), 5.07 % (2017), 5.17 % (2018), 5.02 % (2019), Triwulan III 2020 (5,05 %).

Pertumbuhan positif yang ditunjukkan Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum Pandemi Covid-19 melanda menunjukkan Indonesia berangsur menuju menjadi salah-satu negara maju di dunia.

Negara yang dengan sebutan Jamrud Khatulistiwa ini masuk dalam anggota G20. Penunjukkan sebuah negara masuk G20 tentu alasannya karena negara tersebut menunjukkan sebagai negara maju.

Indonesia memiliki cita-cita untuk bisa menjadi negara maju di 2035, itu harapan Presiden RI Joko Widodo. Walaupun pada tahun 2035 dirinya sudah tidak menjabat lagi, tetapi Presiden RI, Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur dimasa jabatannya sampai dengan 2024.

Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya infrastruktur bagi kemajuan bangsa di Forum A1 ‘makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur, Jakarta 14 November 2019 I Sumber Foto : Youtube Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dalam diskusi Forum A1 bertajuk “Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur” di Jakarta, 14 November 2019 yang dapat dilihat di channel youtube Sekretariat Presiden bahwa infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain.

Lanjut Presiden RI, ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

Tambah Presiden RI, pembangunan infrastruktur akan menimbulkan multiplier effect atau dampak berganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Presiden RI dampak jangka pendek yang akan timbul dari pembangunan infrastruktur adalah terciptanya lapangan kerja. Karena dalam proses pembangunan membutuhkan keterlibatan sumber daya manusia.

Sasaran pembangunan kewilayahan RPJM 2020-2024 I Infografis bpiw.pu.go.id

Presiden RI mengingatkan bahwa infrastruktur akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga peredaran uang tidak hanya berputar di Jakarta saja.

Dari pernyataan Presiden RI, Joko Widodo di Forum AI dapat dimengerti bahwa keinginan Pemerintah untuk melaksankanan pembangunan infrastruktur yang merata, utamanya di daerah.

Tentunya ini akan membuka akses-akses prekonomian baru atau semakin memperkuat potensi yang sudah ada agar mudah menjangkau wilayah tersebut.

Kemudahan akses tersebut akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di lokasi pembangunan infrastruktur.

Keseriusan Presiden RI, Joko Widodo dapat dilihat dari alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapat anggaran Rp149,8 triliun pada RAPBN 2021 atau terbesar dibandingkan dengan kementerian lain.

Tahun depan (2022), dilansir dari situs pu.go.id, Direktorat Jenderal Bina Marga akan memprioritaskan pembangunan dan duplikasi jembatan (4.937 m), preservasi dan penggantian jembatan (88.039 m), pembangunan jalan (239 km), peningkatan kapasitas dan preservasi struktur jalan (2.230 km), penanganan mendesak dan tanggap darurat, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan (427 m), peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan (16,2 km), preservasi rutin jalan dan jembatan nasional, serta revitalisasi drainase.

Pembangunan infrastruktur tentunya juga akan memberikan dampak mempersatukan, menghubungkan / konektifitas antar daerah, contohnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring.

Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer.

Proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Selain itu satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.

Pada sektor Pariwisata Presiden Joko Widodo telah menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang akan dibangun untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan luar negeri. 10 Destinasi wisata ini akan menjadi kebanggaan Indonesia sekaligus promosi pariwisata Indonesia bahwa destinasi wisata tidak hanya Bali.

Pembangunan infrastruktur bagi 10 destinasi wisata prioritas itu dari membangun jalan, bandara, dermaga, penginapan, serta pengembangan dan pengelolaan sarana air.

Kesepuluh kawasan pariwisata tersebut adalah; Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Wakatobi (Sultra), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Lesung (Banten), Kep.Seribu & Kota Tua (DKI Jakarta), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur) dan Labuan Bajo (NTT).

Salah-satu destinasi wisata super prioritas yang yang sedang digenjot pembangunan infrastrukturnya ialah Kawasan Borobudur.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terus melakukan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur yang serasi dengan upaya pelestarian kawasan Borobudur sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (World Heritage Site).

Borobudur sebagai destinasi wisata juga merupakan bangunan cagar budaya sekaligus bangunan peribadahan Agama Budha. Borobudur merupakan tample terbesar Agama Budha yang dibangun oleh wangsa Syailendra abad ke 8 Masehi.

Untuk itu pembangunan infrastruktur di kawasan Borobudur wajib memperhatikan kedua hal penting tersebut. Pembangunan infrastruktur Borobudur tidaknya sekedar pembangunan destinasi wisata, tetapi juga penghormatan dan pelayanan bagi saudara/i umat Budha diseluruh dunia. Borobudur merupakan brand ambassador dan kebanggaan Indonesia.

Dilansir dari situs pu.go.id, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun jaringan perpipaan untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Borobudur dengan kapasitas 30 liter/detik dan 300 Sambungan Rumah (SR), pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di 12 Desa yang dilaksanakan melalui program padat karya serta penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan seluas 12,5 Hektar untuk pengelolaan persampahan skala regional.

Infrastruktur dapat pula menjadi medium nasionalisme. Pada bulan oktober 2021, Pekan Olahraga Nasional (PON) ke 20 akan diselenggarakan di Provinsi Papua.

Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) amat sangat memberikan perhatian dan beragam dukungan pada pelaksanaan PON XX Papua.

Mulai dari arena (vanue) olahraga, rumah susun (rusun) untuk para atlet dan official, hingga peningkatan jalan. Tujuh vanue akan dibangun Oleh Kemen PUPR dimana empat di antaranya (Akuatik, Istora Papua Bangkit, Kriket, dan Hoki) telah tuntas dikerjakan dengan total anggaran hampir Rp 1 triliun atau sebesar Rp 967,5 miliar. Keempat arena tersebut adalah (indoor dan outdoor).

Demi menjaga keamanan dan simbol adanya negara di perbatasan, Kemen PUPR TA 2021 melaksanakan pembangunan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke),Papua.

Pembangunan infrastruktur yang merata tidak boleh ada batasnya,. Karena ekonomi akan terus tumbuh, kebutuhan infrastruktur juga akan terus berkembang selaras dengan kemajuan bangsa.

Kemajuan Indonesia yang dirasakan saat ini salah-satunya karena hadirnya pembangunan infrastruktur yang mulai merata. Infrastruktur merata pondasi kemajuan Indonesia dan kebanggaan bangsa.

--

Sumber :

1. Channel Youtube Sekretariat Presiden Ri

2. https://pu.go.id/berita/kanal

3. https://kiprah.pu.go.id

4. kominfo go.id,

5. bps.go.id,

--

Salam hangat Blogger Udik dari Cikeas - Andri Mastiyanto

Instagram I Twitter I Email: [email protected]

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

 

Tulisan Terpilih


Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image