ashira bita

Upaya Memajukan Pelayanan Publik di Indonesia

Politik | 2021-07-24 10:30:00

Pelayanan publik kerapkali menjadi patokan ukuran yang dipergunakan untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi penting pemerintah selain memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. Pelayanan publik merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan. ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik dapat dilihat dari bagaimana hubungan masyarakat dengan birokrasi pemerintah, dan juga bisa dikatakan apakah ada kesan atau keinginan sejauh mungkin untuk menghindari dan bersentuhan dengan birokrasi pemerintah apabila menghadapi urusannya.

Rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi salah satu perhatian yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di masa kini merupakan harapan seluruh masyarakat, namun ternyata tidak mengalami perubahan yang jelas. Berbagai tanggapan justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemerosotan yang sebagian di tandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang bertele-tele dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak diperhatikan.

Dilihat dalam bidang pelayanan publik, upaya-upaya telah dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan transparan. Namun nyatanya upaya tersebut belum juga banyak di nikmati masyarakat. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan yang kurang efektif, bertele-tele, lamban, dan tidak merespon kepentingan pelanggan dengan jelas.

Bahkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik di Indonesia, pemerintah telah memastikan dengan terbentuknya Komisi Pelayana Publik atau KPP yang independen dan berada di tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi kenyataannya komisi ini tidak digunakan masyarakat dan mengakibatkan terpuruknya masalahnya sendiri, terutama para komisionernya yang sibuk mengurusi tidak turunya gaji mereka.

Birokrasi Indonesia ke depannya perlu mendukung dan melakukan peran pemberdayaan dan memerdekakan masyarakat untuk berkarya dan berkreatifitas. Birokrasi harus bertindak profesional terhadap publik, berperan menjadi pelayanan masyarakat yang baik. Dalam memberikan pelayanan kepada publik harus ada transparansi biaya dan tidak terjadinya pemungutan liar. Pemerintah perlu memberikan informasi dan transparansi sebagai hak masyarakat dan bisa dimintai pertanggungjawabannya. Birokrasi yang saling bersaing antar bagian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani publik secara kompetitif, bukan minta dilayani atau membebani masyarakat dengan pungutan liar.

Jika ingin menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, disiplin dan profesional, tentunya harus mengutamakan tingkat pendidikan untuk melihat bagaimana dan sejauh mana mentalitas dan moralitasnya para pelaksana birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, sebagai lembaga pelayanan publik tentunya juga sangat memerlukan pondasi utama pada birokrasi yang bertujuan untuk memperkuat jalannya birokrasi dengan baik. Visi, misi dan motivasi haruslah ada sebagai pegangan dalam menjalani kewajiban birokrasi, karena berpengaruh terhadap peran birokrasi sebagai pemberi pelayanan publik yang baik agar tidak melenceng dan merosot dalam kinerja yang tidak semestinya.