cintya febrianti nuraini

Birokrasi Pemerintahan di Indonesia

Politik | 2021-07-23 19:41:47

Birokrasi berasal dari dua kata yaitu “Bureu” dan “Cracy”. Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi, yang mana suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain.Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita karena sebenarnya telah ada dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun demikian kecenderungan mengenai konsep dan praktek birokrasi telah mengalami perubahan yang berarti sejak seratus tahun terakhir ini. Dalam Masyarakat yang modern, birokrasi telah menjadi suatu organisasi atau institusi yang penting. Pada masa sebelumnya ukuran negara pada umumnya sangat kecil, namun pada masa kini negara-negara modern memiliki luas wilayah, ruang lingkup organisasi, dan administrasi yang cukup besar dengan berjuta-juta penduduk

Jadi kesimpulannya adalah birokrasi merupakan sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan yang tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dan oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Selain itu didalam birokrasi terdapat juga klasifikasi birokrasi yaitu: Birokrasi sebagai proses administrasi pemerintahan dan Birokrasi sebagai struktur atau fungsi yang bersifat statis.

Dengan demikian, ada birokrasi yang menjalankan struktur yang biasa disebut Birokrat. Birokrat, pejabat, dan staf administrasi selalu terkait dengan pemerintahan dan menjadi aktor penting dalam sebuah negara baik dalam sebuah urusan politik, administrasi negara, dan pembuatan kebijakan negara. Negara yang modern membutuhkan birokrasi yang modern, birokrat yang mengimplementasikan politik dan kebijakan negara. Birokrasi adalah bentuk kecil pemerintahan minus dalam politikus pemerintahan. Selain itu dalam birokrasi terdapat juga pengalaman empirik Birokrasi di Indonesia yaitu Adanya kekuasaan politik dam Birokrasi yang terpusat pada sekelompok elit dan bersifat sentralistik.

Jadi, hampir di semua negara berkembang atau dunia ketiga dapat disaksikan munculnya peran dan kekuasaan birokrasi semakin besar. Hal ini ditandai oleh kekuasaan politik dan birokrasi yang terpusat oleh sekelompok elit dan bersifat sentralistik. Kekuasaan birokrasi yang besar di banyak negara berkembang pada satu sisi merupakan warisan kolonial, sementara pada lain sisi merupakan produk dari budaya feodal termasuk sistem hubungan pratonage dan privilage. Birokrasi di Indonesia secara empirik juga mengikuti kecenderungan diatas. Ditinjau dari perspektif historis birokrasi di Indonesia sudah terbentuk sejak kolonialisme Belanda, lalu setelah Indonesia merdeka peran dan kekuasaan birokrasi belum begitu menonjol hingga lahirnya pemerintahan rezim orde baru, hal ini pada masa revolusi fisik pada 1945-1949 energi pemerintahan dan rakyat habis digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan yang di proklamasikan pada Agustus 1945 dari ronggangan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Selama masa demokrasi liberal pada tahun 1950-1958 kekuasaan dan pengaruh birokrasi belum begitu besar karena panggung kekuasaan politik didominasi oleh partai-partai yang berbeda aliran ideologi politik dan kerap timbul persaingan dan konflik antar partai-partai tersebut. Maka dari itu bagaimana penampilan birokrasi yang ada di Indonesia? Terdapat 4 poin yang menggambarkan penampilan yang ada di Indonesia. Sentralisasi yang cukup kuat, menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi, pendelegasikan wewenang yang kabur, dan kesulitan menyusun uaraian tugas dan analisis jabatan. Lantas kearah manakah birokrasi harus dirubah?

Birokasi harus dirubah agar tercipta penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Sosok kultur birokrasi yang mampu menopang penyelenggaraan good governance harus dilakukan melalui dua simbiosis determinan perilaku birokrasi yaitu : Behavioral consequance dari struktur dan prosedur formal yang mengacu pada Webberian birokrasi di satu pihak. Dan dilain pihak Behavioral consequance dari determinan kultural yang berakar dari sejarah sosial bangsa. Selain itu Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi kinerja para birokratnya agar pencapaian kinerja berdasarkan tugas serta fungsi birokrasi itu sendiri bisa maksimal dalam peningkatan pelayanan publik serta ada peran aktif masyarakat dalam bidang pengawasan.