Najwa Azhar Muta'al

    FOLLOW  

Dominasi politik identitas pada perbincangan publik

Politik | Saturday, 16 Apr 2022, 10:37 WIB

Berjalannya demokrasi pada Negara Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menandakan perjalanan politik, salah satunya adalah dengan berjalannya Pemilihan umum (Pemilu). Pada Negara demokrasi Pemilu menjadi kegiatan yang dilaksanakan untuk terus menjalankan roda kepemimpinan dengan melibatkan rakyat sebagai penentu tehadap hasil dari Pemilu tesebut. Peran rakyat yang ditempatkan pada nomor pertama dalam Pemilu ini menjadikan fenomena-fenomena yang terjadi selama berlangsungnya Pemilu menjadi beragam. Rakyat sebagai penentu hasil dari Pemilu rakyat diberikan kebebasan terhadap pilihannya. Dengan demikian Pemilu dilaksanakan dengan kriteria yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kriteria yang ditetapkan tidak lain adalah diharapkan menghasilkan hasil suara yang adil terhadap semua calon kandidat.

Aktor politik yang mencalonkan diri pada Pemilu umumnya akan menjalankan kampanye-kampanye yang dilakukan demi mendapatkan perhatian yang akan diharapkan pada perolehan suara yang banyak. Usaha-usaha yang dilakukan dewasa ini melibatkan identitas suatu kelompok, baik identitas agama, suku, ras, bahasa dan budaya. Hal ini di sebut dengan politik identitas karena melibatkan identitas seseorang atau kelompok kepada proses politik, dalam hal ini adalah Pemilu. Kekuatan pada identitas yang dimiliki oleh sekelompok orang akan menghadirkan perhatian atau atensi pada setiap aktor. Sehingga menghasilkan suatu kekuatan pada setiap materi yang ditawarkan pada kampanye-kampanye.

Indonesia yang sejatinya terdiri atas beragam identitas, menjadikan politik identitas ini dimanfaatkan menjadi alat yang menguntungkan. Keberagaman identitas dikarenakan kekayaan budaya dan bahasa tidak lain karena wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian Pemilu yang dilakukan pada setiap wilayah tertentu dapat dilakukan dengan pembawaan identitas tertentu untuk memperoleh perhatian dan suara.

Politik identitas yang dilakukan tidak luput dari pemekaran daerah-daerah di Indonesia. Otonomi daerah yang dimiliki semakin memperkuat dapat dilakukannya politik identitas ini. Karena seorang yang menggunakan identitas sebagai media untuk mendapatkan kekuasaan politik akan menjanjikan atau memberikan jaminan-jaminan pada kelompok minoritas yang merasa susah untuk menyatakan kepentingan kelompoknya. Dengan kata lain adanya politik identitas ini dapat berdampak pada disintegritas karena memajukan kepentingan kelompok tertentu.

Politik identitas ini telah terjadi pada beberapa pemilu yang telah di kaji melalui penelitian tentang politik identitas. Daerah yang telah merasakan nya adalah Solo, Kalimantan Tengah, Medan dan Tangerang Selatan. Dengan isu politik identitas ini berjalannya Pemilu dapat dinilai sejak adanya kampanye dilaksanakan. Dampak yang terjadi setelahnya pada masyarakat diharapkan tidak menimbulkan perpecahan. Namun, tetap menjaga adilnya keberlangsungan pemilihan umum. Karena dominasi pada politik identitas ini membawa dampak yang tidak sedikit.